PDIP: Negara Ini Mau Diliberalisasikan?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Andri Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembahasan soal pembatasan BBM bersubsidi antara pemerintah dan Komisi VII DPR RI, Senin (13/12/2010) belum menemukan titik temu, terutama soal waktu pelaksaan kebijakan tersebut.

Bukan hanya soal waktu, sejumlah anggota DPR bahkan melihat pemerintah, baik Kementerian ESDM maupun Pertamina belum siap 100 persen, terutama menyangkut infrastruktur dan kemampuan Pertamina memasok Pertamax dalam jumlah besar.

Ismayatun, anggota Komisi VII dari Fraksi PDI-P menilai, kebijakan tersebut mengusik rasa ketidakadilan  di tengah masyarakat. Apalagi, tidak semua masyarakat pengguna mobil plat hitam berasal dari keluarga mampu.

Meski pemerintah beralasan bahwa kebijakan ini mampu menghemat anggaran Rp 3,8 triliun, namun angka tersebut menurut Ismayatun belum seberapa bila dibandingkan dengan kasus Century maupun Krakatau Steel, mengingat aset kedua perusahaan tersebut sangat bernilai, bahkan hingga triliunan rupiah.  

"Kebijakan (pembatasan BBM bersubsidi) ini tentu mengharuskan dan memaksa rakyat beralih ke Pertamax."

“Apakah ini berarti kita harus impor Pertamax? Apa memang negara ini mau diliberalisasikan? Saya nggak yakin Pertamina sanggup untuk memproduksi Pertamax sebagai pengganti Premium. Ada hidden agenda apa sebenarnya (di balik ini),” tanyanya

Sementara itu, anggota Komisi VII lainnya, Iqbal Alan Abdullah (F-Hanura), menyatakan, rencana pemerintah membatasi konsumsi BBM bersubsidi sebagai kebijakan yang tidak adil bagi masyarakat.

Atas hal itu, Fraksinya dengan tegas menolak adanya pemberlakuan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.

Pihaknya khawatir, rencana ini akan memberi dampak sosial jauh lebih besar dari angka Rp 3,8 triliun yang disebutkan sebagai biaya penghematan pada 2011 mendatang.

"Saya minta ini kaji secara komprehensif agar dampak-dampak negatif dari program ini bisa nol (tidak ada),” ungkapnya. Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi terutama bagi mobil berplat hitam mulai Januari 2010.

Pemerintah menilai, selama ini, jatah BBM bersubsidi justru banyak dinikmati oleh orang mampu (kaya), padahal BBM subsidi tersebut ditujukan kepada masyarakat miskin (tak mampu).

Jika benar, kebijakan ini mulai diberlakukan pada 1 Januari mendatang, itu artinya mobil akan ramai-ramai menggunakan Pertamax, yang kita ketahui harganya lebih tinggi dibanding Premium.