Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berkomitmen tidak menambah utang luar negeri. Namun, pemerintah akan mencari utang dengan cara menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN). Hal ini disampaikan Rahmat Waluyanto, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (29/6).
Rahmat bilang, sejak enam tahun terakhir pemerintah tidak lagi menambah porsi utang luar negeri. Sebagai gantinya, pemerintah menerbitkan SBN untuk menambal defisit APBN. "SBN juga diterbitkan untuk refinancing pinjaman luar negeri," terang Rahmat.
Saat ini, rasio utang pemerintah terhadap GDP (debt to GDP rasio) jauh lebih kecil ketimbang negara lain. Scenaider Siahaan, Direktur Strategi dan Portofolio Utang Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu menambahkan, rasio utang terhadap GDP Indonesia saat ini hanya 24%.
Angka tersebut jauh di bawah rasio utang terhadap GDP Jepang yang mencapai 200% dan Amerika Serikat (AS) atau sekitar 70%. "Ini menunjukkan bahwa, Indonesia dalam kondisi sangat mampu (mengelola utang)," tegas Scenaider.
Hingga akhir Mei 2012 total utang pemerintah Indonesia sudah mencapai sebesar Rp 1.944 triliun. Rinciannya, pinjaman sebesar 639,88 triliun (32,9%) dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 1,304,26 triliun (67,1%). "Untuk pinjaman, pinjaman dalam negeri hanya Rp 1,15 triliun, sisanya pinjaman luar negeri sebesar Rp 638,73 triliun," jelas Scenaider. (*)
BACA JUGA: