TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana untuk mengendalikan konsumsi BBM Bersubsidi agar tidak melewati kuota yang sudah ditetapkan. Dalam Rapat Kerja Gubernur se-Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah menyampaikan rencana pengendalian dengan berbagai opsi yang akan diputuskan kemudian.
Menurut Menteri ESDM Jero Wacik, bahwa hampir seluruh seluruh Gubernur yang hadir dalam Rapat Kerja menyatakan persetujuannya jika Pemerintah menaikan harga BBM Bersubsidi. Selasa (16/4/2013).
“Hampir semua Gubernur sudah menyatakan setuju dengan rencana pemerintah jika opsi yang diambil Pemerintah untuk menaikkan harga BBM Bersubsidi,” ujar Jero Wacik.
Mengenai berapa besar kemungkinan kenaikannya, Jero mengatakan sudah mengurucut sekitar Rp 6500 untuk mobil pribadi (plat hitam). Kendati demikian ada juga beberapa Gubernur yang mengatakan langsung saja ke harga keekonomiannya.
"Artinya naik itu sudah setujulah beliau-beliau itu”, imbuh Wacik.
Jero menambahkan, saat ini keputusan belum diambil oleh presiden karena masih menunggu masukan dari berbagai pihak seperti dari BPH Migas, Pertamina, Kepolisian dan Hiswana Migas. Presiden juga lanjut Menteri, sedang memikirkan dampak yang dirasakan masyarakat miskin.
“ Kalau ada perubahan harga BBM, mengurangi subsisi pada orang berpunya, itu tentu akan berefek kepada inflasi, disinilah akan berdampak kepada yang miskin," papar Jero Wacik.
“Untuk orang miskin, sepeda motor, angkot dan plat kuning tetep dapat susbsidi”, imbuh Wacik.