TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Suryo Bambang Sulisto tahun 2014 perekonomian Indonesia masih menghadapi tantangan berat dan sangat rentan terhadap perkembangan krisis ekonomi global. Meski demikian, ada tanda-tanda bahwa Indonesia masih merupakan negara yang menarik untuk investasi.
“Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Foreign Direct Investment (FDI) masih menunjukkan tren meningkat. Tapi masalah daya saing masih belum teratasi,” ujar Suryo, Minggu (3/11/2013).
Di sisi lain, lanjut Suryo, pembangunan infrastruktur yang menjadi kunci untuk mengatasi banyak masalah, ternyata terhambat oleh masalah tanah dan masalah perizinan di daerah. Sama halnya dengan pembangunan industri yang perencanaannya sudah dibuat oleh Kementerian Perindustrian dengan baik masih terkendala oleh masalah tanah dan masalah perizinan di daerah.
Kadin mencatat, profil APBN tahun 2014 tidak memberi harapan tinggi bagi dunia usaha untuk take off. Pasalnya, yang memprihatinkan adalah kecilnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur, yaitu hanya sebesar Rp 188,7 triliun, yakni hanya lebih tinggi 4,4 persen dari anggaran tahun 2013.
“Dengan memperhitungkan inflasi yang sebesar 5,5 persen maka secara riil anggaran infrastruktur itu menurun,” kata Suryo.
Pihaknya mempertanyakan, anggaran yang demikian kecil tersebut apakah akan dapat memperbaiki infrastruktur yang ada di daerah-daerah serta membangun infrastruktur baru. Kadin beranggapan, dengan terbatasnya anggaran infrastruktur dalam APBN 2014, maka dapat diperkirakan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah akan digantungkan pada investasi swasta.
Sementara itu, untuk membangun infrastuktur nasional dalam tahun 2013 BUMN sudah mendapat beban untuk membiayai 15 proyek di 6 koridor sebesar Rp 359 triliun. Kepada pihak swasta Kadin menganjurkan untuk sebesar mungkin berpartisipasi melakukan investasi dalam rangka upaya Kadin memberdayakan pembangunan ekonomi di daerah.
Kebijakan kemudahan berusaha, ungkap Suryo, bisa mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang dinilai cukup baik bagi iklim usaha. Pihaknya menganjurkan agar para pengusaha memberikan informasi kepada Kadin bila dalam pelaksanaannya ditemui berbagai hambatan dan penyimpangan terhadap kebijakan yang ingin mempermudah proses berusaha.