Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Randa Rinaldi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perlu tidaknya pembubaran Petral terus menjadi perbincangan menjelang dimulainya pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Boby Adhito Rizaldi, menuturkan sebelum pembubaran Petral sebaiknya dilakukan perencanaan detail pemerintah ke depan. Wacana pembubaran anak Pertamina ini, telah berlangsung cukup lama dengan adanya usulan untuk melakukan audit.
Boby menuturkan, wacana pembubaran Petral bisa dilakukan jika bisa menyelesaikan beberapa masalah. Pembubaran itu bisa dilakukan jika upaya tersebut bisa menurunkan biaya produksi dan menaikan pendapatan negara.
"Jangan sampai hanya simbolnya saja "pembubaran" tetapi membuat fungsi yang sama dengan di bawahnya. Jadi sama saja dibubarkan BP Migas dan SKK Migas tetapi kerjanya sama dengan yang lama," ujar Bobby setelah diskusi bertajuk "Gilas Mafia Migas dan Tambang, Siapa Punggawa Pendamping Jokowi"?, di FX Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Penjelasan-penjelasan yang lebih detail terkait rencana pembubaran tersebut sangat diperlukan dari Jokowi-JK agar tidak memunculkan fungsi yang sama
Menurutnya, rencana pembubaran Petral belum tentu menyelesaikan permasalahan Migas di Indonesia jika kelembagaan yang mirip Petral masih ada. Pembubaran tersebut juga harus dipertimbangkan dengan kebijakan impor Indonesia karena selama impor dijalankan lembaga semacam Petral akan tetap ada.
"Paling penting itu, mekanismenya, apakah itu tempatnya di Singapura atau di Bali tetap sama, selama tetap impor, peran itu akan tetap ada pembeliannya," kata Boby.
Lebih lanjut, Boby mengatakan peran tersebut musti dijelaskan agar menghindari adanya pergantian pemain dalam mafia migas karena Petral sangat berhubungan dengan Integrated Supply Chain (ISC).
Oleh karena itu, diperlukan adanya audit dalam Petral sehingga bisa membuktikan bagimana peran itu dijalankan dan membuktikan ada atau tidaknya mafia migas yang selama ini digembar gemborkan.
"Kalau dengan UU 22 tahun 2001 misalkan Petral dipindahkan ke Jakarta, BPK bisa mengaudit dengan melihat siapa saja yang menang," kata Boby.