Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serikat Pekerja PT Indonesia Asahan Alumunium meminta pemerintah bijak dalam mencari solusi untuk mengatasi krisis listrik di Sumatera Utara (Sumut).
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo angkat bicara mengenai kebijakan menteri BUMN Rini Soemarno tentang wacana pengalihan 220 Megawatt (MW) pasokan listrik Inalum ke PT PLN (Persero).
"Kita berharap menteri BUMN berpikir ulang mengenai langkah kebijakannya itu. Karena pengalihan tersebut kedepan bisa berdampak kelangsung para perkerja. Dan bukan solusi bagaimana cara untuk mengatasi kelangkaan listrik di Sumut," kata Sartono Hutomo dalam keterangan persnya, Sabtu (29/11/2014).
Menurut Sartono bilamana pengalihan pasokan listrik sebesar 220 MW ke PT PLN, berarti menghentikan sekitar 50-75 persen produksi di Inalum.
"Harapan kami pemerintah lebih objektif dan realistis dalam menyelesaikan masalah kelistrikan, tentunya kedepan Inalum dapat bertumbuh dengan baik. Dan para karyawan tidak resah kehilangan pekerjaanya," kata Sartono.
Ia juga menyangkan langkah rencana yang dilakukan Menteri BUMN. Untuk itu Sartono kembali menegaskan agar pemerintah untuk mengkaji ulang permintaan tersebut. Menurutnya penjualan listrik yang dimaksud otomatis akan langsung berakibat terhadap daya produksi PT Inalum itu sendiri sampai dengan 50 persen yang tentunya berdampak langsung kepada pemutusan Hubungan Kerja/PHK/ pengurangan karyawan.
"Pemerintah harus menghargai nasionalisasi PT Inalum pada November 2013 yang lalu, dimana pemerintah berhasil menasionalisasi Aset ini setelah 30 tahun dikelola oleh Jepang, dengan biaya pengakuisisian sebesar 5.5 Triliun Kurs saat itu," katanya.
Adapun saran mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini sebaiknya pemerintah bagaimana berupaya meningkatkan kapasitas produksi PT Inalum.
"Mengingat kebutuhan alumunium nasional sebesar 700 ribu ton. Sedangkan PT Inalum memiliki kapasitas 240 ribu saat ini. PT Inalum adalah salah satu perusahaan peleburan alumunium yang sangat lengkap di Asia Tenggara. Kalau pemerintah memang serius dalam mengatasi krisis listrik di SUMUT harusnya pemerintah mengupayakan dibukanya kembali PLTGU Begawan dari penyegelan kejaksaan & mendorong penyelesaian Korupsi di PLTGU tersebut," ujarnya.