Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said tidak segan-segan menutup keberadaan anak usaha PT Pertamina, yakni, PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) di Singapura. Saat ini Sudirman sudah menemukan beberapa penyelewengan dari Petral.
Menteri ESDM, Sudirman Said mengaku telah mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo untuk mengoreksi berbagai penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan impor minyak dan gas bumi (migas). Khususnya, kegiatan perdagangan yang dilakukan pihak ketiga seperti Petral.
Sudirman menegaskan, jika memang Petral terbukti melakukan penyimpangan, ia akan segera menutup keberadaan Petral di Singapura. "Jadi Presiden sudah memberi pengarahan untuk melakukan yang terbaik bagi negara. Kalau memang terbukti ada penyimpangan, yang terbaik untuk negara Petral ditutup, ya saya tutup," kata dia kepada KONTAN.
Sudirman bilang, tidak akan punya beban bila menutup Petral, apalagi takut. "Saya berani karena Presiden memberi back-up penuh pada usaha-usaha pelurusan di sektor migas ini," jelas dia. Namun, jika tidak terbukti melakukan penyelewengan, maka Petral wajib memperbaiki aspek-aspek pengelolaan ke depan.
Sudirman berharap, jajaran Pertamina terbuka untuk menyampaikan hal-hal yang diperlukan oleh Tim Reformasi Tata Kelola Migas pimpinan Faisal Basri. Tentu, kata Menteri Sudirman, tim akan menjaga kerahasiaan dari aspek bisnis. "Saya berharap tim direksi sekarang lebih kooperatif," tekan dia.
Namun, kata dia, tanpa Pertamina membuka rahasia dalam bisnis migasnya, Sudirman mendapat laporan bahwa Tim Reformasi Tata Kelola Migas sudah mendapatkan banyak data. Informasi itu juga datang dari orang dalam yang peduli akan Pertamina.
Sudirman menyatakan, salah satu temuan yang mencurigakan, adalah keberadaan satu perusahaan yang menguasai impor minyak di Petral. "Kecurigaannya ke sana. Apakah ada orang yang menguasai dengan judul perusahan yang berbeda tapi orangnya sama. Ini sedang dianalisis teman-teman tim reformasi bagaimana membuktikan kecurigaan kartel," jelas dia.
Sudirman menuturkan, pernah bertemu dengan Menteri Perminyakan Brunei Darusalam yang mengisahkan, bahwa negara tetangga tersebut punya produksi yang lebih besar dari konsumsi di negaranya. Namun, Pertamina tidak pernah menengok negara tetangga ini untuk meminta alokasinya. "Padahal belasan tahun mereka itu ingin menjual ke Pertamina, namun selalu diputar-putar," tutur dia.
Sudirman menandaskan, jika memang Petral dibubarkan, skema impor Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa langsung ke pihak Pertamina tanpa campur tangan pihak ketiga. "Akhir tahun ini tim reformasi tata kelola migas akan memberikan rekomendasi. Soal Petral akan diputuskan Desember ini," ujar dia.
Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Fahmi Radi mengungkapkan, tidak bisa membeberkan semua data saat ini. Namun dia bilang pihaknya sudah mendapatkan bukti dari dokumen penagihan pembelian (invoice) perantara tersebut yang diduga bagian dari mafia migas. "Dan itu harus diberantas," tutur dia.
Kita tunggu saja keputusan tentang nasib Petral.