Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak bisa menyembunyikan kekecewaannya saat blusukan ke daerah, masalah yang hampir sama ditemukan dan dirasakan masyarakat adalah krisis listrik. Padahal Indonesia memiliki energi melimpah.
"Kita waktu mutar-mutar ke semua provinsi, semuanya menyampaikan defisit listrik, krisis listrik," ujar Jokowi di depan kepala daerah saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional di gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).
Jokowi mengajak kepala daerah berpikir. Tengok saja sumber daya alam negeri ini kaya dengan batubara, dan gas tapi krisis listrik masih ada. Ia menilai kesalahan semua itu bertumpu pada masalah kebijakan publik yang tidak benar dan tepat selama ini.
"Ijinnya terlalu lama, pembebasan lahan juga bermasalah. Ijin pertama yang saya dengar untuk pembangkit listrik sampai dua tahun, ada juga sampai empat tahun. Ijin yang saya dengar terakhir waktu ke Sumatera Selatan ke Pak Alex Noerdin sudah enam tahun belum keluar," ucapnya.
Di tempat lain, masalah lainnya pada pembebasan lahan yang berlangsung tiga sampai empat tahun, tapi belum juga rampung. Jika masalah ini bisa diatasi, Indonesia tidak mengalami defisit listrik seperti sekarang.
"Melimpah energi, melimpah batubara dan gas dan lain-lain, tapi di daerah listriknya hidup-mati, hidup-mati, byar-pet semuanya," keluh Jokowi.
Pemerintah menargetkan lima tahun mendatang 35.000 MW bisa terealisasi dengan pembangunan pembangkit listrik di daerah. Menurutnya, pembangunan pembangkit listrik bukan proyek ambisius tapi harus dilakukan segera.
"Setelah mutar-mutar ke semua provinsi, hampir semuanya menyatakan siap. Ada yang 2000 MW, ada yang 1000 MW, ada yang 500 MW. Setelah dihitung semuanya sudah lebih 35.000 MW," paparnya.
Semua itu bisa tercapai karena pemerintah sedang mempersiapkan pemangkasan birokrasi perizinan yang selama ini menghambat investasi, terutama di daerah dan problemnya di pusat. "Akhir Januari kita dorong terus, agar nasional one stop service selesai," tegasnya.