Baca tanpa iklan
Yang jelas, Sudirman menegaskan, dia tak punya beban untuk menjalankan tindakan apa pun demi manfaat yang lebih besar bagi rakyat. Presiden sudah memberi dukungan penuh bagi usaha pelurusan sektor migas, ungkapnya.
Selain soal Petral dan BBM subsidi, Djoko menuturkan, Timnya juga tengah mengkaji penghapusan sistem cost recovery atau pengembalian biaya operasi yang telah dikeluarkan kontraktor migas. Soalnya, sistem cost recovery menimbulkan potensi kerugian bagi negara. Maklum, dalam beberapa tahun terakhir, cost recovery semakin membengkak sementara produksi minyak malah semakin turun (lihat infografis).
Selama ini, proses persetujuan rencana program pengembangan dan keuangan tahunan alias work program and budgeting (WP&B) membutuhkan waktu cukup lama, sehingga biaya yang ditanggung kontraktor makin besar. Biaya makin besar, maka cost recovery yang harus dibayar negara juga makin besar, kata Djoko.
Karena itu, Tim Anti-Mafia Migas tengah mengkaji sistem royalty and tax. Dengan sistem pajak dan royalti ini, negara cukup mengawasi volume produksi migas dan tak perlu mengontrol biaya operasinya. Sedang biaya operasi sepenuhnya ditanggung kontraktor. Ada juga mafia yang ingin main-main cari keuntungan dari cost recovery, tuding Djoko.
Perubahan sistem memang dibutuhkan untuk memutus mata rantai praktik mafia migas. Sebab, enggak semudah membalikkan telapak tangan untuk mengejar pemburu rente lantaran sulit mencari buktinya.
Menutup celah
Impor BBM yang makin besar, misalnya, menurut Sudirman, bisa jadi juga akibat ulah mafia migas. Pasalnya, semua orang tahu kebutuhan BBM semakin besar. Bukan rahasia juga, kapasitas kilang pengolahan BBM di Indonesia terbatas (lihat infografis). Saat ini, total kapasitas kilang Indonesia di kisaran 1 juta barel per hari. Padahal, kebutuhan BBM mencapai 1,5 juta barel sehari.
Kenyataannya, kata Sudirman, Indonesia tidak juga membangun kilang minyak. Sehingga, stok BBM semakin terbatas. Kondisi ini dibiarkan dalam waktu lama sehingga impor BBM semakin besar. Keterbatasan kilang ini juga yang bisa membuat harga minyak untuk Indonesia dipermainkan pasar. Pembiaran ini ulah orang-orang yang memperoleh keuntungan, ucap Sudirman.
Tapi, Pertamina membantah tak mau membangun kilang baru lantaran ulah mafia migas. Manajer Media Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan, perusahaannya tidak membangun kilang baru karena terkait dengan strategi keekonomian. Selain karena kemampuan terbatas, Pertamia lebih memilih bisnis yang menghasilkan profit yang lebih gede sebagai prioritas. Margin keuntungan kilang kecil, ujar Adiatma.
Bagi Sudirman, keterbatasan kilang yang menyebabkan impor kian besar merupakan celah yang harus ditutup untuk membersihkan sektor migas dari praktik mafia migas. Makanya, Pertamina harus mulai memodernisasi kilang dalam dua tahun hingga empat tahun ke depan. Seperti diketahui, pekan lalu Pertamina meneken nota kesepahaman (MoU) dengan tiga perusahaan minyak asing untuk kerjasama peningkatan kapasitas lima kilang. Dengan nilai investasi US$ 25 miliar, peningkatan kapasitas kilang ini diharapkan bisa meningkatkan produksi BBM.
Memang, pembangunan kilang baru ataupun peningkatan kapasitas akan mendorong impor minyak mentah melonjak. Tapi, Sudirman bilang, negara bakal diuntungkan lantaran ada proses nilai tambah di dalam negeri. Kilang modern juga akan menghasilkan produk petrokimia yang bernilai tambah tinggi. Dengan begitu, pembangunan kilang yang modern akan mendorong proses industrialisasi. Saat sektor manufaktur semakin maju, otomatis impor barang berkurang.
Pembangunan kilang juga merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia. Sebab, kilang baru akan mendorong manfaat lainnya: kebutuhan tenaga kerja di bidang minyak dan petrokimia meningkat. Jadi, ketika cengkeraman mafia migas dibersihkan, multiplier effect luar biasa besar, tutur Sudirman.
Nah, untuk menarik minat investor membangun kilang, pemerintah berencana memberi insentif seperti tax holiday selama 10 tahun. Maklum, pembangunan kilang menyedot investasi besar, sementara margin keuntungan kecil. Selain itu, pemerintah juga bakal menyediakan lahan untuk pembangunan kilang. Sudirman mengatakan, ada lahan di darah Bontang, Kalimatan seluas 500 hektare yang bisa dipakai selama 50 tahun tanpa harus membayar uang sewa. Tapi, Pertamina harus mencari mitra yang bisa menyediakan minyak mentah dan punya teknologi.
Pemerintah tengah menyiapkan berbagai aturan untuk menutup celah praktik mafia migas. Cuma, menangkap kemudian menyeret para mafia migas ke meja hijau juga pekerjaan yang tak boleh dilupakan. (Herry Prasetyo/Mimi Silvia/Pratama Guitarra/Surtan PH Siahaan)