Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Kalangan dunia usaha mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengungkap ketidakberesan di PT Pelindo II, yang mengakibatkan terjadinya kelambanan serta tidak efisiennya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
"Seharusnya, Presiden Jokowi marah-marahnya dari dulu, bukan sekarang. Direktur Pelindo II itu seharusnya sudah dicopot, tidak usah dipertahankan. Akar permasalahannya ada di situ. Dwelling time bukan persoalan baru, sudah tiga menko perekonomian dan tiga menteri perdagangan yang diganti, tapi tidak pernah selesai karena eksekutornya pejabat-pejabat itu juga," kata Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Masita di Jakarta, Kamis (18/6/2015).
Zaldy mengatakan, pengusaha tidak dapat berbuat banyak menghadapi rumitnya birokrasi di PT Pelindo II, yang berujung pada lamanya masa tunggu bongkar muat barang (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok.
"Akar permasalahan yang ada belum terselesaikan sehingga menjadi berlarut-larut. Pelindo II tidak beres mengurus pelabuhan karena hanya mengejar keuntungan, padahal pelabuhan adalah institusi yang melayani kebutuhan masyarakat. Presiden Jokowi harus mengusut kenapa persoalannya berlarut-larut. Dwelling time lama, kontainer kami terkena tarif progresif karena harus menginap. Ini sangat tidak adil,” kata dia.
Menurut Zaldy, lamanya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok karena mekanisme yang diterapkan PT Pelindo II, yang kini berada di bawah komando Richard Joost Lino sangat berbelit-belit. Dia menilai, di Pelabuhan Tanjung Priok terdapat dualisme pengelolaan, yaitu Indonesia Port Corporation (IPC) dan PT Pelindo II.
"Pejabatnya hanya itu-itu saja dari dulu. Persoalannya pun sama, dari dulu sampai sekarang. Saya pikir Presiden Jokowi perlu melakukan penyegaran di tubuh PT Pelindo II supaya ada perubahan signifikan," katanya
Dikatakan, di era pemerintahan Presiden SBY, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar setiap minggu berkantor di Pelabuhan Tanjung Priok. Saat itu, PT Pelindo II memberikan masukan kepada Mahendra sehingga pemerintah akhirnya memutuskan memberlakukan kenaikan tarif secara progresif hingga 300% biaya penumpukan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok.
"Kami sedih karena pemerintah hanya mendengar masukan sepihak dari PT Pelindo II. Apakah ada perubahan? Jelas-jelas sampai hari ini tidak ada perubahan,
" tegas dia.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik Carmelita Hartoto menambahkan, dwelling time adalah permasalahan klasik yang sejak lama dihadapi pengusaha perkapalan. Ia berharap, pengelolaan pelabuhan dilakukan secara profesional dan baik agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
"Saatnya, kita selesaikan persoalan dwelling time, sebab persaingan makin ketat memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN,” katanya.
"Presiden Jokowi sebaiknya melihat kinerja pelabuhan kita, apakah level of service-nya sudah sesuai dengan tarif yang diberlakukan atau tidak. Buat apa ada level of service kalau tidak ada penaltinya, misalnya memberikan kita sebagai pengguna jasa diskon kalau level of service-nya tidak tercapai,” kata Carmelita.