Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior Emil Salim mengkritik program kereta cepat yang dianggapnya tidak sejalan dengan upaya pemerintah mengatasi ketimpangan sosial di masyarakat. Salim mengatakan, program kereta cepat tidak lebih prioritas jika dibandingkan dengan pembangunan tol laut.
"Saya menyambut baik tol laut, tapi di tengah-tengah program tol laut muncul kereta api cepat di Jawa," kata pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Indonesia tersebut dalam Seminar Nasional XXVI Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) di Gedung LIPI, Jakarta, Kamis (27/8).
Dia mengatakan, pembangunan kereta cepat tidak memiliki pengaruh yang besar jika dibandingkan dengan tol laut yang jangkauannya sangat luas. Investor asing, dianggapnya hanya menyasar proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya karena sekali mendapatkan proyek Jakarta-Bandung maka otomatis proyek yang lebih besar akan terealisir karena sistem operasionalnya akan sama.
"Investasi ini menyangkut pula pembangunan infrastruktur telekomunikasi, kereta, rel, dan lain-lain. Apakah pembangunan ini high priority?" kata Salim.
Dia cenderung lebih mendukung program pemerintah yang mampu mengatasi ketimpangan sosial, mengingat 82 persen sumbangan PDB masih berasal dari Jawa, Sumatera dan Bali, 2 persen dari Papua, dan 18 persen dari wilayah lain.
"Di mana suara partai yang sering mendengungkan mengenai keadilan sosial," kata Salim.