Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi tahap kedua sebagai upaya meningkatan investasi sehingga ekonomi dalam negeri menggeliat.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan menilai paket kebijakan ekonomi tersebut belum menyentuh dua masalah pokok, yakni jaminan terhadap penyerapan tenaga kerja yang maksimal dari investasi yang masuk.
"Saya berharap pemberian kemudahan layanan, pemberian tax allowance dan tax holiday, serta pemberian berbagai insentif itu harus selektif," kata Heri melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (2/10/2015).
Ia menuturkan berbagai insentif itu harus diberikan kepada investasi yang menjamin penyerapan tenaga kerja. Sedangkan BPKM harus lebih selektif.
Dari laporan realisasi investasi triwulan II-2015 yang diterbitkan BKPM, kata Heri, telah terjadi penurunan serapan tenaga kerja pada investasi asing yang masuk. Artinya, investasi tidak berbanding lurus dengan tingkat penyerapan tenaga kerja.
"Itu masalah pokok yang harus dipecahkan. Apalagi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) semakin melebar. Naik 300 ribu orang dibanding tahun lalu. Selanjutnya, meski investasi banyak masuk, tapi tak menghasilkan nilai tambah, buat apa?" tanya politikus Gerindra itu.
Ia mengungkapkan persoalan kedua yakni masih lemahnya pengawasan BKPM atas penerapan berbagai paket kebijakan untuk mempermudah investasi. Selama ini pengawasan atas kebijakan investasi di Indonesia tak menyeluruh.
"Biasanya di awalnya bagus, tapi bisa terdistorsi di tengah jalan. Akhirnya, investor banyak mengeluh di lapangan. Ini penting digarisbawahi, dan karenanya diperlukan penegakan hukum yang konsisten, tegas dan kuat," ungkap dia.
Ia mengingatkan jika dua masalah pokok itu tidak disentuh, rasanya efek investasi menjadi nihil. "Saya mendorong penuh pemerintah bekerja melahirkan kebijakan investasi yang produktif dan melibatkan sebesar-besarnya SDM lokal," kata Heri.