Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis tentang penolakan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) pada APBN 2016 oleh DPR.
Presiden menjelaskan bahwa anggaran PMN tidak ditolak oleh DPR dalam pembahasan APBN 2016, tapi ditunda pembahasannya.
Menurut penjelasan Jokowi, bahwa PMN adalah upaya Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur melalui BUMN.
"Jadi anggaran tidak hanya di PU saja, tapi juga di BUMN," kata Presiden dalam keterangan tertulis Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana, Jumat (6/11/2015).
BUMN, kata Presiden, memang diberikan tugas untuk mengerjakan infrastruktur terutama untuk proyek infrastruktur yang tidak menguntungkan secara ekonomis, seperti jalan tol Trans Sumatera misalnya.
"Siapa yang harus merintis? Ya BUMN," ujar Presiden.
Untuk diketahui, Presiden meninjau dan memastikan pembangunan Tol Trans Sumatera, Jumat (6/11/2015).
Dalam kesempatan itu, Jokowi menjelaskan bahwa perkembangan pembangunan jalan tol ini terus diikuti perkembangannya. Mulai dari bentaran hutan karet saat groundbreaking, kemudian masuki tahap pengecoran.
"2,5 tahun - 3 tahun tembus ke Palembang," jelasnya.
Menurut Presiden, kedatangannya ke Lampung yang ketiga kalinya untuk mengetahui perkembangan dari pembangunan jalan tol Trans Sumatera untuk ruas jalan tol Bakauheni-Palembang.
"Saya memantau perkembangan tiap hari, tiap minggu," kata Presiden.
Presiden tidak hanya memantau perkembangan pembangunan jalan tol saja. Tapi juga masalah yang ada di lapangan.
Ruas jalan tol ini sendiri, kata Presiden, terbagi ke dalam 4 sesi ruas jalan tol yang dikerjakan oleh 4 BUMN yang berbeda, yakni PP, Wijaya Karya, Adi Karya dan Waskita Karya.
Jokowi menyakini melalui cara kerja seperti ini pembangunan akan cepat.
Pekerjan 4 sesi ruas jalan tol Bakauheni-Palembang ini dapat dikerjakan bersamaan, seperti pengecoran. Upaya ini jelas mempercepat pengerjaan jalan tol oleh BUMN dan melibatkan Pemerintah Daerah.
Hadir mendampingi Presiden dalam peninjauan jalan tol ini, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri BUMN Rini Sumarno.