News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

DPR Minta Perbandingan Hasil Audit Petral Dari BPK dan Kordamentha

Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Robertus Rimawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi: Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said (kiri) bersama Pengamat Ekonomi Faisal Basri (kanan) berbicara pada diskusi dengan tema Energi Kita di Jakarta, Minggu (17/5/2015). Diskusi tersebut membahas efisiensi sektor migas pasca likuidasi Pertamina Energy Trading Limited (Petral). (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Wirayudha ingin audit Pertamina Energy Trading Limited (Petral), dibeberkan oleh semua lembaga pemeriksa.

Dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan auditor asal Australia Kordamentha.

Menurut Satya, pihak BPK dan Kordamentha memiliki metode pendekatan audit yang berbeda.

Namun dari perbandingan kedua auditor tersebut bisa ditemukan persamaan mengenai kekurangan Petral selama ini.

"Jadi adu-aduan akurat, BPK, versus Kordamentha sebaiknya dibikinkan metrik," ujar Satya di diskusi Energi Kita, gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (15/11/2015).

Satya memaparkan perbandingan kedua auditor mulai dari awal keputusan tender dilakukan, sampai pemenangnya yang diputuskan Petral untuk minyak impor.

Karena menurut Satya akan terlihat jalur mata rantai pengadaan minyak mentah dari luar negeri berasal dari mana saja.

"Dilihat dari pengambilan keputusan hingga proses tender value chain sekian mata rantai," ungkap Satya.

Satya menyebutkan kedua auditor tersebut juga harus memaparkan apakah Petral melanggar secara hukum atau tidak.

Hal itu bisa membuktikan kinerja Petral selama ini sudah benar atau memang terbukti melakukan permainan harga minyak.

"Ada atau tidaknya melanggar hukum, nanti dijejerin, mana yang lebih akurat, bisa satu dengan lain disinergikan," papar Satya.

Satya menambahkan tujuan utamanya ada metrik perbandingan auditor, untuk mengurangi beban pihak BPK dalam memeriksa Petral.

"BPK bisa intervensi tanpa diminta masuk memberikan dan koreksi tambahan, supaya parameter Kordamentha digunakan BPK. Supaya enggak menimbulkan overload," jelas Satya.(*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini