Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mendesak Presiden Joko Widodo segera meneken Peraturan Pemerintah tentang Pusat Logistik Berikat (PP PLB).
"Padahal proses perumusan Rancangan PP PLB itu sudah mencapai tahap akhir dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo," kata Zaldy Ilham dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (25/11/2015).
Dikatakannya, beleid ini sangat ditunggu para pelaku bisnis di Tanah Air, selain memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi, implementasi beleid tersebut dengan percepatan pembangunan PLB digadang-gadang akan mampu mengurangi biaya logistik khususnya komoditas impor hingga 30 persen.
"Di sisi lain, percepatan pembangunan PLB ini juga sangat penting mengingat akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean pada awal 2016, terutama untuk mengefisienkan aktivitas perdagangan internasional," katanya.
Ia mengaku kecewa dengan lambannya pemerintah melakukan implementasi program-program yang berkaitan dengan logistik. "Kita semua tahu bahwa masalah utama di Indonesia adalah tingginya biaya logistik,” ujarnya.
Selama ini, Presiden Joko Widodo sendiri yang sering mengkritik masih tingginya biaya logistik di Indonesia.
Bahkan Presiden menegaskan bahwa Indonesia tengah menggenjot kinerja logistik nasional, salah satunya dengan mendorong pembangunan vkawasan industri sebagai PLB.
Presiden menekankan pentingnya integrasi antara pelabuhan dan kawasan industri agar biaya logistik dapat ditekan.
"Seharusnya pemerintah memahami bahwa pengembangan kawasan industri menjadi PLB juga merupakan solusi untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai tempat berinvestasi," katanya.
Zaldy menilai, PLB ini merupakan kawasan yang sangat strategis bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik di Asean.
Indonesia sebagai negara yang ekonominya terbesar di Asean sangat memalukan kalau sampai tidak bisa menjadi pusat ekonomi Asean.
Untuk menjadi pusat ekonomi, Indonesia harus menjadi pusat logistik terlebih dahulu. Itulah pentingnya keberadaan PLB.
Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismi. Dia menilai, lambannya pemerintah mengesahkan PP PLB akan banyak dampak negatif yang ditimbulkannya.
Salah satunya, terkait mundurnya pembangunan gudang kapas yang digadang-gadang akan mampu memperbaiki sistem pengadaan kapas nasional.
“Pemerintah terlalu lamban. Padahal, pelaku industri tekstil dan produk tekstil sudah menunggu dan siap menjadikan gudang kapas yang rencananya dibangun di kawasan Cikarang Dry Port menjadi pusat logistik untuk pengadaan kapas nasional,” ujar pria yang akrab dipanggil Inov ini.