Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pemerintah menargetkan beleid-beleid terkait upaya untuk mendorong penurunan bunga kredit dapat dirampungkan pada Maret mendatang.
Peraturan yang akan terbitkan pemerintah antara lain kebijakan batasan besaran suku bunga deposito dana pemerintah serta pemberian insentif bagi perbankan yang berhasil melakukan efesiensi dengan net interest margin (NIM) tertentu.
Adapun peraturan yang akan dikeluarkan antara lain PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah serta sejumlah aturan teknisnya dalam bentuk peraturan menteri keuangan (PMK).
"Mungkin dalam sebulan ini belum, karena akan mengubah satu PP, katakanlah bulan depan kita akan selesai, " kata Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Selain itu, akan diterbitkan juga Peraturan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pemberian insentif bagi perbankan. Darmin bilang, kebijakan tersebut ditujuan untuk mengendalikan penurunan cost of fund sekaligus efesiensi over head perbankan agar tetap bisa bersaing dipasar global.
"Begitu kebijakan ini selesai, implementasinya langsung jalan. Akan ada satu PP dan beberapa peraturan menteri, serta peraturan Bank Indonesia (BI) maupun dari OJK," ujar Darmin.
Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kebijakan moneter pada BI untuk mendorong penurunan suku bunga sekaligus menjaga keluarnya dana asing agar rupiah tetap stabil.
Haryadi Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung langkah pemerintah untuk mendorong penurunan bunga kredit sehingga dapat memnbantu pengusaha mendapatkan dana murah.
Sebab, saat ini bunga kredit masih sekitar 12% ke atas, sedangkan negara lain seperti Malaysia dan Filipina hany sekitar 4% hingga 5%.
"Dana pemerintah di BUMN cukup besar, dan pangsa pasar perbankan BUMN dan bank pembangunan daerah juga hampir 45% sehingga akan efektif menurunkan. Namun, BI juga harus bisa menyesuaikan kebijakan ini dengan menurunkan BI rate mungkin sampai 6,5% pada tahun ini," kata dia.
Reporter: Muhammad Yazid