Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Teka-teki rencana membentuk holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi mulai terang. Kabar paling anyar, Kementerian BUMN menyebut mekanisme holding adalah pemerintah akan menyerahkan saham di PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk kepada PT Pertamina.
Hanya saja soal kapan realisasi penyerahan saham ini akan dilakukan, masih menunggu aturan tata cara pembentukan holding.
Menurut Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah, saat ini proses holding BUMN masih dalam kajian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan dalam proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.
"Kami sudah siap kajiannya semua. Proses ini tidak lama kok," kata Edwin, Jumat (22/4/2016).
Dalam skema holding BUMN energi, nanti saham negara 56,96% di PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) akan diinbrengkan atau dihibahkan ke Pertamina.
Dalam mekanisme inbreng ini, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru.
"Akan ada PP baru, tapi itu kan harus menunggu enam holding BUMN selesai dalam satu dua bulan," ujarnya.
Kapasitas lebih besar
Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto menjelaskan, pihaknya menunggu keputusan pemerintah terkait holding BUMN energi.
Namun, dia berpendapat, embentukan holding adalah salah satu cara untuk menuju sinergi BUMN di bidang migas. Adapun Corporate Secretary PT Perusahaan Gas Negara Heri Yusup belum memberikan jawaban saat dihubungi.
Saat ini aset Pertamina mencapai US$ 45 miliar sedangkan aset PGN sekitar US$ 6,5 miliar. Adapun harga saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk di Bursa Efek Indonesia pada Jumat (22/4) sebesar Rp 2.665 per saham.
Dengan jumlah saham pemilikan pemerintah sebanyak 13.809.038.756 unit, kapitalisasi saham pemerintah di PGAS yang akan di inbreng ke Pertamina nilainya mencapai Rp 36,8 triliun.
Pertamina optimistis penggabungan lini bisnis BUMN sektor energi ini akan lebih menguntungkan bagi pemegang saham yakni pemerintah Indonesia.
Konsolidasi bisnis ini juga memudahkan BUMN untuk ekspansi usaha, khususnya dalam mencari dana.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro bilang, pembentukan holding juga bisa meningkatkan kemandirian energi dan memperluas akses masyarakat ke energi.
Misalnya di bisnis gas, penyatuan BUMN sektor gas ini akan memperluas jaringan pipa infrastruktur sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses energi murah.
Saat ini infrastruktur gas dikuasai oleh PGN, dan Pertagas. Dengan pengelolaan bisnis satu dapur, diharapkan harga yang harus di bayar masyarakat dan industri di dalam negeri bisa lebih murah.
Pertamina juga optimistis investasi infrastruktur gas bisa lebih ekspansif ke depan. Dengan dukungan Pertamina sebagai holding, dukungan dana pembangunan jaringan pipa gas akan lebih besar.
Apalagi, kata Wianda, Pertamina memiliki kemampuan memobilisasi dana untuk infrastruktur ini. Sebagai contoh, Pertamina tahun ini mengalokasikan belanja modal US$ 4 miliar untuk hulu hingga hilir di energi.
Reporter: Febrina Ratna Iskana l Kontan