TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun ini, tetapi beberapa infrastruktur masih belum selesai.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan masih ada beberapa pembangunan yang belum selesai di IKN seperti jalan tol dan jalan akses bandara.

Ada juga pembangunan infrastruktur air minum yang tengah ditambah kapasitasnya.

Baca juga: AHY Bakal Gelar Rapat Khusus Bahas Kelanjutan Pengelolaan Gedung di IKN

"Itu ada beberapa [infrastruktur] yang belum, yang kita selesaikan tahun ini. Kalau infrastruktur SDA kan sudah selesai semua. Kemudian Cipta Karya ada air minum kita tambah kapasitasnya, MUT (Multi Utility Tunnel), sebagian kecil, perapihan" kata Sekretaris Jenderal Kementerian PU Zainal Fatah ketika ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (10/1/2025).

Beberapa infrastruktur pemerintahan yang disebut Zainal sudah rampung adalah Istana Negara dan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko).

Ia memastikan pembangunan infrastruktur ini akan secepat mungkin dirampungkan oleh Kementerian PU.

Terkait dengan kapan ASN akan pindah, Zainal menyebut pihaknya hanya menunggu perintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Adapun saat ini IKN memiliki dua milestone penting untuk lima tahun ke depan yang akan menjadi acuan pembangunan.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebutkan milestone dapat menjadi penanda progres signifikan IKN. Dua milestone yang menjadi target utama pembangunan IKN jatuh pada 2025 dan 2028.

"Saya kira memang kita punya dua milestone yang sangat penting, yaitu di 2025 dan 2028," kata Basuki dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa (31/12/2024).

Baca juga: Realisasi Anggaran IKN Selama 2024 Capai Rp 43,4 Triliun

Pada 2025, apabila Menteri PANRB sudah memberi arahan pemindahan ASN ke IKN, Basuki menyebut pihak otorita sudah siap menyambut mereka.

Otorita IKN disebut telah siap dengan hunian, kantor, dan fasilitas pendukung lainnya seperti air, listrik, serta pertokoan bagi ASN yang pindah ke IKN.

Lalu, pada 2028, pembangunan infrastruktur untuk sektor legislatif dan yudikatif akan diselesaikan, termasuk kantor dan hunian para pejabatnya.

Guna mempercepat pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru, Basuki menyebut langkah strategis perlu dilakukan, terutama dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang serta peningkatan investasi.