Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) menolak rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang akan menerapkan pungutan cukai terhadap semua produk yang menggunakan kemasan plastik.
Christine Halim Ketum ADUPI mengatakan, pungutan cukai tersebut akan memperlemah industri plastik dan daur ulang plastik, dan industri pendukungnya.
Hal tersebut sangat kontra produktif terhadap usaha pemerintah untuk mendukung pertumbuhan industri manufaktur dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Christine, akar permasalahan plastik bekas pakai bukan hanya pada material plastik, namun juga masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan.
Hingga saat ini, kata dia, masih banyak masyarakat membuang kemasan berbahan plastik sembarangan atau tidak pada tempatnya.
"Selain itu, manajemen pengelolaan sampah yang belum berjalan dengan baik yang dilakukan Pemerintah Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan," kata Christine, Senin (25/4).
Selain pungutan Ppn 10 persen terhadap industri daur ulang plastik yang gencar didengungkan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, peraturan izin pembuangan limbah cair yang diberlakukan pemerintah juga telah mengakibatkan menumpuknya sampah plastik.
"Jadi, rencana kebijakan pemerintah untuk mengenakan cukai terhadap kemasan plastik tidak tepat dan akan membebani masyarakat," tegas Christine.
Paling tidak, kata Christine, ada sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan pemerintah sebelum memberlakukan pungutan cukai terhadap produk kemasan plastik.
Pertama, dengan adanya kebijakan pemerintah yang saat ini telah mengenakan PPN 10 persen dan Plastik berbayar sebesar Rp 200 sudah mulai mematikan industri daur ulang plastik.
Ditambah lagi dengan rencana pungutan cukai terhadap semua produk yang menggunakan kemasan plastik oleh Menteri Keuangan, akan dapat mematikan usaha plastik dan daur ulang plastik.
Akibatnya, menurut Christine, akan banyak perusahaan plastik dan daur ulang plastik akan menutup usahanya karena tidak dapat bersaing dikarenakan cost yang dikeluarkan sudah tidak sesuai.
Selain itu, menambah angka pengangguran yang diakibatkan penutupan usaha besar-besaran yang dilakukan oleh pengusaha plastik dan daur ulang plastik.
Christine menambahkan, dengan adanya kebijakan pemerintah yang saat ini telah mengenakan PPN 10%, telah membunuh usaha daur ulang plastik.