Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mampu mendorong daya beli masyarakat, seiring kondisi perekonomian global yang masih melambat.
Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, kondisi ekonomi global saat ini memang penuh ketidakpastian, misalnya Inggris yang ingin keluar dari Uni Eropa, The Fed yang akan menaikkan suku bunganya kembali, dan perekonomian Negeri Tirai Bambu yang sulit ditebak.
"Agak sulit diprediksi kondisi global itu, apapun kondisi global dengan sumber daya kita seharusnya menjadi trendsetter. Investasi asing ke Indonesia cukup besar," tutur Hariyadi saat dihubungi, Jakarta, Senin (23/5/2016).
Melihat sumber daya alam dan manusia dalam negeri yang banyak, Hariyadi pun mengimbau kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang mampu mendorong perekonomian domestik.
"Kebanyakan kebijakan fiskal dan moneter kita enggak singkron dan jangan buat kebijakan yang meresahkan masyarakat, Ditjen Pajak bisa melihat data kartu kredit," tuturnya.
Hariyadi juga mengharapkan adanya langkah dari pemerintah memberikan insentif bagi industri subtitusi impor bahan baku dan industri yang berorientasi ekspor. Intensif tersebut dapat berupa keringanan pajak dan lainnya.
Bank Indonesia (BI) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi domestik selama tahun 2016 menjadi 5,0-5,4 persen (yoy). Angka ini lebih rendah dari prediksi sebelumnya yang berada di kisaran 5,2-5,6 persen (yoy).
Alasan BI melakukan koreksi pertumbuhan ekonomi 2016 karena kondisi ekonomi global yang kembali mengalami pelemahan, sehingga turut berdampak pada Indonesia.
"Kuartal pertama pertumbuhan ekonomi cukup melambat dan ini menjadi patokan bagi kami, kami melihat memang agak sulit pertumbuhan ekonomi di atas 5,3 persen," ujar Hariyadi.