Baca tanpa iklan
Namun, semua rencana tadi tidak bisa berjalan tanpa payung hukum kuat. "Sampai sekarang Perpersnya (Peraturan Presiden) belum jelas," ujar Satya.
Jakpro masih menunggu dua aturan agar proyek LRT jalan.
Pertama, revisi Peraturan Presiden 99/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah DKI Jakarta.
Jakpro memerlukan perubahan beleid itu agar pemerintah provinsi (pemprov) DKI bisa menunjuk langsung operator LRT.
Kedua, Peraturan Pemerintah 79/2015 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Agar membuka peluang bagi BUMD seperti Jakrpo, untuk mendapatkan penunjukan langsung.
Apartemen sewa
Jakpro akan melengkapi LRT dengan proyek lain berupa apartemen sewa.
Perusahaan tersebut tengah menyiapkan pembangunan apartemen sewa di sekitar area depo LRT Kelapa Gading.
Rancangan mereka, proyek hunian bertingkat itu akan memiliki tinggi 20 lantai.
Makanya, Jakpro akan sekaligus memperkuat konstruksi tatkala membangun depo LRT.
"Pondasinya sekaligus kami siapkan untuk apartemen juga dan jangan sampai desain apartemen menganggu proyek percepatan LRT," terang Satya.
Target pasar Jakpro adalah para pekerja, baik pemerintah maupun swasta. Perkiraan harga sewa apartemen tersebut Rp 1 juta - Rp 1,5 juta per per bulan.