Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengambilalihan pengelolaan wilayah informasi penerbangan (flight information region/FIR) dari Singapura dan Malaysia semata-mata tidak terkait dengan masalah kedaulatan negara.
Namun hal tersebut perlu dikaitkan dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengelola.
Demikian disampaikan Ketua Masyarakat Hukum Udara, Andre Rahadian pada seminar "Menjaga Perbatasan Negara, Menjaga Keutuhan NKRI" yang dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, akhir pekan lalu.
Seminar yang dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan Reuni Perak Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1991 bekerja sama dengan "Masyarakat Hukum Udara" tersebut, menghadirkan Wakil Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid dan Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementrian Luar Neger, Damos Dumoli Agusman.
Andre Rahadian lebih lanjut mengatakan bahwa permasalahan FIR merupakan isu yang menarik, namun penanganannya telah diatur dalam konvensi internasional melalui International Civil Aviation Organization (ICAO).
Pada kesempatan tersebut, Damos Dumoli Agusman menyampaikan apresiasi kepada Masyarakat Hukum Udara yang selama ini mengangkat permasalahan "wilayah informasi penerbangan", mengingat isu tersebut merupakan hal yang sulit karena tidak kasat mata.
Menurut Damos, di era globalisasi saat ini, setiap langkah suatu negara tidak bisa lagi didasarkan hanya pada power, namun harus mendapatkan legitimasi internasional.
Sementara Meutya Hafid mengajukan solusi agar dilaksanakan peningkatan kordinasi antar departemen dan lembaga untuk menangani permasalahan perbatasan, mengundang investor untuk membangun wilayah perbatasan, dan peningkatan kualitas SDM.