Baca tanpa iklan
"Saya mengimbau PLN agar tidak mempersulit, listrik ini dibutuhkan rakyat secepatnya," kata Kurtubi.
Pengamat Listrik Faby Tumiwa juga melihat inkonsistensi PLN terutama dari segi pelelangan dan tender.
Sebab, banyak jadwal lelang seperti pengumuman yang tidak tepat waktu.
Faby tak menampik di kubu PLN sendiri sedang fokus menggarap 10 ribu MW yang menjadi tanggung jawabnya.
Oleh karena itu, banyak pelelangan 25 ribu MW yang diserahkan kepada investor swasta menjadi kacau balau dan terkendala teknis.
"Dari sisi investor swasta, yang diperlukan kejelasan proyeknya," ujar Faby.
Partisipasi investor listrik swasta yakni independent power producers (IPP) maupun private power utility (perusahaan listrik yang terintegrasi dengan kawasan industri) dalam program 35 ribu MW dibutuhkan untuk mempercepat ketersediaan pasokan listrik berkualitas.
Ambil contoh di Thailand, yang telah menerapkan konsep perusahaan listrik swasta ini sejak 2004.
Dalam 10 tahun perjalanannya, program listrik swasta mampu menambah pasokan listrik hingga 4.000 megawatt ke dalam sistem kelistrikan negara itu.
Untuk mendorong swasta berinvestasi di pembangkit listrik, pemerintah Thailand juga mendorong BUMN kelistrikan di negara tersebut menyerap 75% atau maksimal 90 megawatt dari perusahaan listrik swasta.
Bahkan, pemerintah Thailand menjamin pasokan gas untuk pembangkit listrik dengan harga US$ 5 per mmbtu.
Untuk diketahui, investor swasta nasional mulai mengembangkan private power utility atau perusahaan listrik swasta terintegrasi dengan kawasan industri.
Ada sedikitnya lima perusahaan yang bergerak di bidang itu di Tanah Air. Contohnya seperti PT Bekasi Power, PT Cikarang Listrindo Tbk, Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik, dan PT Kariangau Power.
Selain memasok kebutuhan listrik berkualitas untuk kawasan industri, pembangkit listrik swasta terintegrasi juga mampu mengembangkan perekonomian daerah dan pemerataan industri, seperti yang digagas di Kawasan Industri Kendal di Jawa Tengah.