Baca tanpa iklan
Setelah itu, Presiden akan memberikan mandatnya kepada Kementerian ESDM.
Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan sebelumnya menyatakan janjinya akan memprioritaskan revisi UU Migas lebih dulu dalam pembahasan di komisinya.
Alasannya karena pemerintah sudah akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah baru yang merupakan turunan dari UU tersebut.
"Kita lebih di migas karena pemerintah tengah melakukan kajian untuk menerbitkan PP," kata Gus Irawan .
Semua pembahasan revisi RUU di sektor energi menurut Gus Irawan memang terlambat karena harus melalui proses yang panjang.
"Revisi migas dan dan minerba tertunda. Karena prosesnya panjang," kata Gus Irawan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PKB Syaikhul Islam Ali sepakat revisi RUU Migas mendesak diselesaikan. Melalui UU Migas yang baru diharapkan lahir BUMN yang memegang hak pengusahaan migas secara penuh.
"Kami berharap BUMN itu adalah Pertamina," ujarnya.