Baca tanpa iklan
Dia menandaskan, Adaro menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan patuh pada aturan.
"Kami menyetor penuh DHPB atau royalti dan penjualan hasil tambang sesuai ketentuan dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan batubara antara Pemerintah Indonesia dan Adaro," terangnya kepada KONTAN, Senin (31/10/2016).
Dengan demikian, jelas bahwa Adaro bukanlah merupakan penunggak royalti sebagaimana yang diberitakan.
"Sebaliknya, Adaro pada tanggal 5 April 2016 lalu, memperoleh penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang berkontribusi signifikan, patuh dan kooperatif," terang Nadira.
Jurubicara Bumi Resources Dileep Srivastava belum menanggapi konfirmasi dari KONTAN. General Manajer Corporate Communication PT Berau Coal Energy Tbk Singgih Widagdo juga belum menjawab konfirmasi yang diajukan KONTAN.
Reporter: Pratama Guittara