Baca tanpa iklan
Sebelumnya, Rini Soemarno mengungkapkan tengah mengebut "holdingi-sasi" BUMN untuk enam sektor, yakni sektor migas, tambang, keuangan, jalan tol, perumahan, serta konstruksi.
Rini meyakini, holding BUMN yang ia rencanakan akan membuat perusahaan-perusahaan BUMN bisa berlari lebih cepat dalam mengembangkan bisnisnya.
Peringatan DPR
Namun, Komisi VI DPR memperingatkan Rini Soemarno untuk tidak gegabah membentuk enam holding BUMN tanpa persetujuan DPR.
Bila holding BUMN tetap dilakukan, Komisi VI menjamin akan ada masalah besar yang muncul sebagai konsekuensi.
"Kami lihat nanti konsekuensinya, (akan) jadi masalah besar. Sesuai undang-undang, fungsi kami adalah pengawasan," ujar Wakil Ketua Komisi VI Azam Asman Natawijaya di Gedung DPR Jakarta, Kamis (20/10/2016).