Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pemerintah berupaya melakukan stabilisasi harga kebutuhan pangan. Beberapa langkah dilakukan dengan melibatkan pelaku usaha maupun dengan pemerintah negara lain.
Pemerintah berharap, tahun depan harga pangan tidak akan bergejolak terlalu tinggi.
Mengutip data Kementerian Perdagangan (Kemdag) harga beberapa komoditas pangan pada awal Desember ini relatif lebih tinggi dibandingkan harga acuan atau wajar.
Untuk rata-rata nasional, harga beras naik menjadi Rp 10.693 per kilogram (kg) atau lebih tinggi 12,6% dari harga wajar sebesar Rp 9.500 per kg.
Daging sapi harga saat ini berada di kisaran Rp 113.839 per kg, lebih tinggi 8,4% dari harga acuan sebesar Rp 105.000 per kg.
Cabe merah keriting Rp 49.468 per kg, lebih tinggi 73,6% dari harga acuan Rp 28.500 per kg.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, untuk menjaga ketersedian dan harga barang, Kemdag akan mengerahkan perwakilannya di daerah-daerah untuk melakukan pemantauan di lapangan.
Pendataan tersebut dilakukan diseluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya data yang terpantau itu, maka pemerintah dapat melakukan tindakan.
"Apakah dengan data yang tertulis telah sesuai, kami akan cek," kata Enggartiasto, Jumat (9/12).
Kemdag juga akan aktif untuk mengajak bicara dengan para pelaku usaha. Untuk gula misalnya, Kemdag akan memfasilitasi pihak produsen hingga distributor agar dapat memasarkan dengan harga yang wajar yakni Rp 12.500 per kg. Bahkan, uantuk kemasan nanti juga akan diharuskan untuk memasang harga tersebut.
Untuk daging sapi, Kemdag berupaya untuk dapat menekan harga lebih jauh lagi.
Bahkan, dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan Australia, Enggartiasto bilang telah disepakati adanya penurunan harga sapi bakalan sebesar A$ 1 per kg. Saat ini harga sapi bakalan berada dikisaran A$ 3,5 per kg.
Stabilisai harga juga bakal menyasar daging ayam, pemerintah akan melakukan penetapan harga. Untuk itu saat ini pihaknya tengah melakukan pembahasan dengan Kementerian Pertanian (Kemtan) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tuduhan kartel.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemdag Oke Nurwan mengatakan, pemantauan pergerakkan harga dan stok pasokan barang kebutuhan pokok juga intensif dilakukan untuk mengantisipasi bila ada permasalahan terhadap stok yang menyebabkan gejolak harga kebutuhan pokok.
Koordinasi dengan pemerintah daerah juga dilakukan.
"Diharapkan daerah dan Pemerintah Pusat melakukan hal yang sama memantau dan melaporkan harga harian di pasar. Jika terjadi kenaiakan harga diluar kewajaran dapat mengambil langkah koordinatif untuk menstabilkan harga," ujar Oke.
Reporter: Handoyo