Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adiatmaputra Fajar Pratama
TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - Pemerintah mengakui investasi pembangunan proyek Light Rapid Transit (LRT) atau kereta layang sangat mahal sehingga butuh APBN.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan ke depan pemerintah mencari opsi baru terkait pendanaan proyek kereta layang. Rencana tersebut akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Opsi pembayaran tentu kita sebagian dari APBN tahun ini, tapi mulai tahun depan kita lagi memfinalisasi beberapa alternatif yang kita diskusikan dengan Kementerian Keuangan," ujar Budi di lokasi proyek pembangunan kereta layang rute Cawang-Cibubur, Bekasi, Minggu (8/1/2017).
Masalah pendanaan investasi kereta layang cukup sulit. Budi akan mengajak para pemangku kepentingan mulai pemerintah sampai operator proyek.
"Kalau berkaitan dengan finalisasi pembayaran ini kita akan melibatkan seluruh stakeholders apakah itu bappenas, department keuangan, dan DPR," jelas Budi.
Ia menargetkan masalah nilai investasi LRT yang mahal bisa ditentukan pada akhir Januari 2017. Sehingga PT Adhi Karya sebagai kontraktor bisa cepat menyelesaikan pembangunan tanpa terbebani anggaran.
"Sekarang kita simultan ke stakeholders kita diskusi tentang itu. Insyaallah payment itu akan final pada akhir bulan ini juga," kata Budi.