Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, SYDNEY - Salah satu kegiatan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam lawatannya ke Sydney, Australia, pekan ini adalah bertemu dengan Minister for Trade and Industry and the Minister for Regional Water, New South Wales, Australia Niall Blair.
Keduanya menggelar pertemuan bilateral membahas berbagai topik kerja sama yang selama ini dijalin, antara lain di bidang perdagangan, pertanian, financial technology, pendidikan, dan secara spesifik kerja sama infrastruktur.
Di kesempatan itu, Minister Blair menyampaikan tentang banyaknya kegiatan asset recycling di Australia untuk membangun jalan, terowongan, transmisi listrik, dan yang saat ini sedang dikerjakan adalah pembangunan bandara.
"Skema asset recycling ini sama seperti yang ditawarkan Indonesia sebagai skema Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA)," jelas Bambang Brodjonegoro di Sydney, Rabu (21/6/2017).
Bambang menyebutkan, skema PINA di New South Wales bahkan dilakukan dalam kondisi anggaran negara tersebut mengalami surplus 4,5 miliar dolar Australia.
Hal ini menggarisbawahi arti penting skema pembiayaan infrastruktur dalam ekspansi infrastruktur yang sedapat mungkin menarik pihak swasta.
Kunci keberhasilan dari upaya ini adalah kejelasan pemanfaatan hasil PINA atau asset recycling dalam ekspansi proyek infrastruktur.
Pemerintah Indonesia sendiri, menurut Bambang, terus mendorong partisipasi swasta untuk mengembangkan infrastruktur di Tanah Air.
Keberadaan infrastruktur sangat vital untuk mendorong konektivitas, memajukan pembangunan perkotaan-pedesaan, menekan ketimpangan dan menjadi prasyarat agar Indonesia terhindar dari middle income trap country.
Adapun kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur mencapai Rp 4.796 triliun hingga 2019, yang dikontribusi oleh dana APBN/APBD senilai Rp 1.978 triliun, BUMN Rp 1.066 triliun dan partisipasi swasta sebesar Rp 1.751 triliun.
“Di berbagai negara seperti Inggris, Thailand, Portugal, dan Brasil, mampu mendorong investasi swasta di infrastruktur melalui skema PPP hingga 40% dari total kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di negara-negara tersebut. Ini yang terus didorong oleh Pemerintah,” jelas Bambang.
Selama berada di Australia, Bambang juga memimpin langsung delegasi tingkat tinggi Indonesia dalam rangka mempromosikan potensi investasi di bidang infrastruktur dan pariwisata, di berbagai kota besar di Australia, yakni Perth, Canberra, Sydney, Brisbane, dan Melbourne, sejak 18-23 Juni 2017.
Program Tour of Australia ini digelar bekerjasama dengan Australia-Indonesia Business Council (AIBC).
Program promosi investasi ini mendapat sambutan positif dari sedikitnya 150 pengusaha ternama Australia dari berbagai sektor, mulai infrastruktur, manufaktur, jasa, dan sebagainya.