Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution ikut menanggapi keluhan Ikatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlalu menguasai sektor usaha di Indonesia.
Menurut Darmin, pemerintah akan mencarikan cara agar pihak swasta juga ikut terlibat dalam berbagai sektor.
Darmin pun memastikan pihak swasta akan mendapatkan peluang besar dalam pembangunan negara.
"Esensinya bukan soal merger BUMN, esensinya itu supaya sekarang anggaran pemerintah, anggaran untuk membangun infrastruktur, macam-macam itu diberikan peluang yang lebih besar kepada swasta," ungkap Darmin saat ditemui di Museum Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2017).
Darmin juga mengatakan kedepannya sektor-sektor usaha jangan terlalu dikuasai pihak BUMN dan anak usahanya.
"Jangan semuanya terlalu banyak dikerjakan BUMN maupun anak cucu nya," tutur Darmin.
Sebelumnya Selasa malam (3/10/2017) dalam acara Rapat Koordinasi Nasional KADIN Indonesia, Ketua Kadin Indonesia Roslan Roeslani meminta Presiden Joko Widodo agar lebih banyak bekerjasama dengan pihak swasta.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Roslan ke presiden Joko Widodo yang juga hadir dalam kesempatan tersebut.
"Di banyak kesempatan Pak Presiden sampaikan akan berikan kesempatan pertama pada pengusaha nasional, kalau gak mampu baru bumn, tapi kami melihat bahwa pada sat ini kami rasakan peran bumn telah terlalu jauh," ungkap Roslan, Selasa (4/10/2017).
Roslan mengeluhkan jumlah BUMN dan anak usahanya yang terlalu banyak sangat mengambil porsi dari pihak swasta bahkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Bumn jumlahnya ada 118, tapi dengan anak cucu cicit hampir 800, dan itu mohon maaf, mengambil banyak porsi swasta dan UMKM, karena kita tahu BUMN ada katering, pakaian dibikin cicitnya mereka, itu kan jatah UMKM. Kami minta bumn kembali ke core bisnisnya," ungkap Roslan.
Sementara itu Presiden Jokowi juga siap bekerjasama dengan pihak swasta baik di pusat maupun di daerah.
"Saya sudah perintahkan kemarin (kepada menteri), yang 800 dimerger. Atau kalau perlu dijual. Ngapain BUMN ngurusin catering, nyuci baju. Langsung saya tunjuk langsung. Saya terbiasa blakblakan seperti itu," tutup Jokowi.