Baca tanpa iklan
Namun pengamat pajak Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Boko melihat hal ini kurang manusiawi. Dengan instruksi siaga, kepala kanwil dituntut bekerja 24 jam, padahal normalnya kemampuan kerja seseorang 8-10 jam. "Ini adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)," ujar Ronny.
Dengan sisa waktu yang ada Ditjen Pajak akan lebih mudah mengejar target dengan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang membandel seperti gijzeling. Ditjen Pajak juga bisa mengeluarkan surat paksa sampai penyitaan.
Namun Roni tetap pesimistis target pajak tercapai.
Mengingat tahun lalu dengan amnesti pajak saja, Ditjen Pajak tetap gagal mencapai target penerimaan. Bahkan, shortfaall pajak tahun lalu sebesar Rp 249,22 triliun, naik dari 2015 yang Rp 233,42 triliun. Itu menjadi shortfall pajak terbesar sejak tahun 2013.
Reporter: Adinda Ade Mustami