Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) optimistis mampu mencapai target pembangunan 200 ribu unit rumah rakyat hingga akhir tahun ini. Bahkan, bukan tidak mungkin bisa melampaui target tersebut.
Berdasarkan data sementara yang dihimpun DPP REI, hingga November 2017, jumlah rumah yang sudah dibangun anggota REI di seluruh Indonesia mencapai 168 ribu unit. Angka itu di luar 14 ribu unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dibangun DPD REI DKI Jakarta.
“Kalau melihat laporan dari daerah-daerah kami optimis target pembangunan tercapai, bahkan mungkin bisa terlampaui karena belum semua daerah memberikan data riil yang komplit,” kata Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata kepada wartawan di Kota Baru Maja, Banten, Sabtu (18/11/2017).
Baca: Korban Kebakaran Pabrik Kembang Api Terus Berjuang di RS
Eman, demikian dia akrab dipanggil, mensinyalir masih banyak anggota yang membangun rumah rakyat namun belum melapor, terutama di dua wilayah yakni Banten dan Jawa Barat. Padahal kedua daerah ini merupakan lumbung pasokan rumah bersubsidi.
Sebagai contoh di Maja telah selesai dibangun sekitar 6.000 unit rumah MBR di Citra Maja Raya oleh Ciputra Group, namun belum dimasukkan dalam data REI. Ada juga proyek Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) di Tangerang sebanyak 2.000 unit pun belum masuk data.
Kemudian di Jawa Barat dilaporkan baru terbangun 16 ribu unit, padahal ada satu developer yang tahun ini bangun sampai 25 ribu unit, ini juga belum masuk data, sehingga di Jawa Barat saja potensi pasokan diperkirakan hampir 40 ribu unit.
“Oleh karena itu, khusus untuk di Jawa Barat dan Banten yang jumlah pengembang dan proyeknya banyak sekali, kami sudah buat sebuah metode untuk menyisir data perusahaan per perusahaan, supaya tidak ada yang terlewatkan. Sementara untuk daerah lainnya pendataan tetap dari masing-masing DPD,” ujar alumni Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.
Beberapa DPD hingga November ada yang melaporkan sudah melampaui target pembangunan tahun ini. Seperti Banten, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.
Selain itu, menurut data DPP REI, banyak pula daerah yang jumlah unit terbangunnya lebih tinggi dibandingkan realisasi akad kredit seperti Jambi, Bengkulu dan Sumatera Barat. Hal itu tentu membutuhkan dukungan perbankan, sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang dapat menikmati rumah layak huni.
Sesuai komitmen REI sebagai garda terdepan pembangunan rumah rakyat, menurut Eman, dirinya secara rutin terus memonitor pembangunan rumah untuk MBR di daerah-daerah. Sedikitnya dua kali sebulan Eman mengaku berkunjung daerah, sehingga mendengar dan melihat langsung persoalan yang dihadapi anggota REI.
REI, kata dia, punya posisi strategis untuk berkarya mendukung program-program strategis di bidang perumahan dan permukiman, khususnya Program Nawa Cita yang diusung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, asosiasi perusahaan properti tertua dan terbesar di Indonesia itu akan terus membangun rumah untuk MBR.
Terkait kendala utama dalam pembangunan rumah untuk MBR dalam setahun terakhir, menurut Eman, sebagian besar masih masalah perizinan yang rumit dan berbelit-belit. Meski pemerintah pusat sudah menerbitkan sejumlah regulasi untuk penyederhanaan perizinan, namun kondisi di mayoritas daerah belum banyak berubah khususnya untuk perizinan rumah rakyat.
“Kami berharap pemerintah senantiasa mendukung bisnis properti secara konkret terutama terkait perizinan di daerah, karena terbukti industri ini dapat menjadi stimulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor riil,” ungkap dia.