TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering disebut beberapa pengamat ekonomi banyak berutang. Pinjaman tersebut mayoritas untuk membangun infrastruktur.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku emosi jika Indonesia disebut negara utang. Luhut pun menegaskan bahwa pemerintah sudah mengerti batasan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur.
"Ada yang ngomong negara kita negara utang, kita enggak boleh menuduh. Kami bukan orang bego dan kami tahu apa rambu-rambu yang kami lakukan," ujar Luhut di Jakarta, Jumat (29/12/2017).
Luhut menjelaskan utang negara masih dalam batas aman, yakni dikisaran 27-28 persen dari Produk Domestik Bruto. Karena itu Luhut mengaku heran banyak pihak yang menghina pemerintah banyak berutang.
"Tidak ada alasan orang mencak-mencak seperti itu. Ada yang ngomong negara kita negara utang, kita nggak boleh nuduh," ungkap Luhut.
Mantan Menkopolhukam itu pun menantang kepada semua pihak terkait data utang negara. Jika ada data yang tidak sesuai, Luhut pun siap mengaku salah.
"Anda harus bicara dengan data, kalau ada data kami kurang kerja bagus, saya pribadi akan terima salah. Tapi jangan bicara berita yang tidak benar," tegas Luhut.
Untuk diketahui pemerintah kabinet kerja tercatat menambah utang sebesar Rp 1.258,67 triliun dalam waktu tiga tahun. Penambahan pinjaman mayoritas untuk membangun infrastruktur.