Baca tanpa iklan
Belajar dari kasus yang dialaminya, Triasmitra berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan kondisi SKKL sebagai aset strategis nasional. Sebab, hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Bisa dikatakan SKKL sebagai tulang punggung yang menghubungkan Indonesia dengan dunia luar adalah aset strategis nasional. Layaknya aset strategis, tentu harus mendapat perlindungan dan penegakan hukum maksimal jika ada pihak-pihak yang merusak," tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga butuh komitmen pemerintah agar aparat penegak hukum dan stakeholder melakukan upaya-upaya bersama untuk meningkatkan perlindungan atas SKKL, sehingga dapat berfungsi dengan baik.
"Peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang perlindungan terhadap SKKL, baik berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, sudah cukup memadai. Hal yang dibutuhkan sekarang menjalankan dan menegakkannya secara maksimal," pungkasnya.