Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah telah memulai rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik seperti pasar, rumah sakit, puskesmas, rumah ibadah dan sekolah yang rusak pascabencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat.
Hal ini menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram dan wilayah terdampak di NTB.
“Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan Pasar seperti di Kecamatan Tanjung dan Pemenang agar perekonomian masyarakat cepat pulih,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Senin (3/9/2018).
Baca: Asyik, Beli Suzuki GSX-R150 Diganjar Helm KYT Vendetta2 Flat Visor
Kementerian PUPR juga membuat rumah sakit sementara agar pelayanan kesehatan bisa secara berangsur pulih seperti untuk kebutuhan pasien ICU.
Demikian juga rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah, rumah ibadah yang pelaksanaannya akan dikerjakan oleh BUMN Karya.
Fasilitas publik lain yang sudah mulai dikerjakan perbaikannya adalah Masjid Raya Hublul Wathan di Jalan Raya Udayana, Kota Mataram.
“Kecepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai fasilitas publik pasca gempa sangat penting bagi pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di NTB,” tuturnya.
Dalam Inpres No.5 tahun 2018, rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan, kesehatan, agama, dan penunjang perekonomian bisa berfungsi Desember 2018 dan sarana lain diselesaikan paling lambat Desember 2019.
Dari hasil identifikasi awal BNPB dan Kementerian PUPR sebanyak 972 fasilitas publik dilaporkan rusak, 291 sudah dilakukan verifikasi terdiri 254 fasilitas pendidikan, 6 rumah ibadah, 12 fasilitas kesehatan, 17 pasar dan 2 kantor. Untuk jenis kerusakannya, dari 291 yang terverifikasi, 118 mengalami rusak berat, 106 rusak sedang dan 67 rusak ringan.
Dari jumlah tersebut, sudah dikerjakan sebanyak 56 fasilitas publik. “Jumlah ini sementara karena masih terus dilakukan verifikasi,” tandas Menteri Basuki.