Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Bidang ESDM Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Aryo Djojohadikusumo mengatakan, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan jadi salah satu kunci dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dari Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan keponakan dari Presiden Prabowo ini menanggapi terbitnya Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024-2060 yang merupakan pembaruan dari dokumen serupa periode 2019-2038.
Hingga tahun 2060, sektor industri membutuhkan 774 TWh (Terra Watt Hour) atau sekitar 43 persen dari total kebutuhan listrik nasional sebesar sekitar 1.813 TWh pada tahun 2060.
“Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan memegang peranan kunci dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” kata Aryo dalam keterangannya, Minggu (22/12/2024).
Menurutnya, listrik bukan cuma kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga pondasi utama bagi sektor industri, pariwisata, dan infrastruktur lainnya.
Target 8 persen pertumbuhan ekonomi tidak mungkin tercapai tanpa investasi besar-besaran pada sektor ini.
Dalam mencapai target RUKN ini, Aryo menilai kolaborasi antara pemerintah dan swasta jadi hal yang krusial.
Sebab dibutuhkan investasi tahunan sekitar 30 miliar dolar AS untuk mengembangkan pembangkit, transmisi dan distribusi listrik.
“Dalam kolaborasi dengan swasta, pemerintah dapat memberikan jaminan proyek atau insentif fiskal, sementara sektor swasta menyediakan pembiayaan dan keahlian teknis,” kata Aryo.
Aryo menjelaskan, kolaborasi pemerintah dengan swasta diperlukan untuk pendanaan proyek besar seperti pembangunan pembangkit berbasis energi terbarukan, supergrid antarpulau, serta infrastruktur transmisi dan distribusi listrik di wilayah terpencil.
Baca juga: Paket Insentif Ekonomi Pemerintah Jadi Angin Segar, Ciptakan Snow Ball Effect Industri Otomotif
Nantinya perusahaan swasta tak hanya berinvestasi pada pembangunan pembangkit listrik tapi juga sektor pendukung seperti smart grid dan pengisian kendaraan listrik.
Hal ini dapat memberi dampak positif pada peningkatan efisiensi jaringan listrik nasional serta dukungan terhadap target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.
“Dengan pembagian peran yang jelas, pembangunan infrastruktur listrik dapat lebih cepat terealisasi, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal),” jelas dia.