Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana diminta memberikan tanggapan atas kasus pemerasan 18 oknum polisi terhadap ratusan Warga Negara Asing (WNA) di Festival Musik Elektronik Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

Permintaan itu dilayangkan Wakil Ketua Umum Koordinator Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Polkam Bambang Soesatyo seperti diungkap Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Penyelenggara Acara Ria Yusnita.

Ria mengatakan Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI) yang diwakili Dino Hamid dan Dewi Gontha, serta Direktur Ismaya Live selaku penyelenggara DWP, telah bertemu dengan Bambang dan Kadin untuk berkonsultasi mengenai permasalahan ini.

“Pak Bambang Soesatyo menyayangkan hal ini terjadi dan beliau setuju untuk memfasilitasi pertemuan dengan seluruh stakeholders terkait dan meminta pemerintah dalam hal ini Menteri Pariwisata mengeluarkan pernyataan resmi tentang kejadian ini,” kata Ria dalam keterangan tertulis, Minggu (22/12/2024).

Ia menjelaskan, DWP adalah salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia. Tahun ini DWP diklaim berhasil menarik wisatawan dari 52 negara ke Jakarta yang membuat okupansi hotel, restoran, transportasi hingga retail naik.

"Kejadian yang menimpa pengunjung asing di DWP ini bisa merusak citra Indonesia, terutama event-event internasional yang akan diadakan di Indonesia ke depan,” ujar Ria.

Ria, selaku pelaku industri event, mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Namun, langkah tersebut harus dilakukan dengan SOP yang benar. Ia mengapresiasi langkah cepat Mabes Polri menindak 18 oknum Polisi yang diduga melakukan pemerasan ini.

Baca juga: Update WN Malaysia Diduga Diperas Saat Nonton DWP 2024: 18 Polisi Ditangkap, Ini Janji Polri

Dia menilai langkah cepat yang diambil menunjukkan komitmen Polri untuk menegakkan profesionalitas sekaligus memberikan rasa aman bagi semua.

Namun, ia menekankan bahwa langkah ini harus dibarengi dengan kordinasi dan komunikasi antara semua pemangku kepentingan.

Kadin Indonesia dan APMI pun sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata, Polri, dan DPR RI untuk mencari solusi agar hal ini tidak terulang kembali.

"Mengingat dampak dari kejadian ini akan mempengaruhi citra pariwisata Indonesia di mata dunia internasional," ucap Ria.

Baca juga: Modus Polisi Peras Uang WN Malaysia di Gelaran DWP 2024, Pelaku Anggota Polsek hingga Polda Metro