Sementara itu, Ketua Komite Tetap Rencana Strategis dan Kelembagaan Bidang ESDM KADIN Indonesia, M. Maulana mengungkap salah satu prioritas dalam RUKN adalah transisi menuju energi bersih. Pada tahun 2060, sekitar 73,6 persen dari bauran energi nasional diharapkan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT). 

Maulana mengatakan pengembangan pembangkit berbasis EBT seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi tidak hanya penting untuk mengurangi emisi karbon, tetapi juga menjamin keberlanjutan pasokan energi di Tanah Air.  

“Transisi energi harus dilakukan secara bertahap dan terukur. Teknologi rendah karbon, seperti Carbon Capture and Storage (CCS), serta pengembangan pembangkit yang fleksibel menjadi bagian dari solusi untuk memastikan transisi ini berjalan lancar,” terangnya.

Dalam rumusan RUKN, proyek interkoneksi antarpulau seperti Sumatera-Jawa, Jawa-Bali, dan Bali-Nusa Tenggara akan memperkuat konektivitas energi sekaligus memastikan pemerataan pasokan listrik hingga ke daerah-daerah terpencil. 

Ia menyebut konektivitas listrik ini tidak cuma menjamin kebutuhan domestik, tapi juga mendukung daya saing kawasan pariwisata seperti yang ada di Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Utara.

“Kawasan seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara akan mendapatkan manfaat besar dari jaringan listrik yang lebih andal,” kata dia.

Namun meski ada potensi besar dari implementasi RUKN.

Tapi banyak tantangan yang dihadapi, salah satunya kebutuhan regulasi untuk mendukung partisipasi sektor swasta dan kepastian hukum. Di sisi lain, pendanaan proyek besar-besaran juga harus diupayakan supaya tidak membebani anggaran negara.  

“Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung investasi, seperti penyederhanaan perizinan dan jaminan kepastian hukum,” ucap Maulana.