Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus peneliti Badan Riset Dan Inovasi Nasional atau BRIN, Siti Zuhro angkat bicara  soal usulan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada dipilih Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD). 

Ia mempertanyakan jaminan kualitas kepala daerah yang dihasilkan dari pemilihan di DPRD. 

"Tapi masalahnya akan lebih rumit lagi ketika partai-partai tidak berkehendak untuk mempertahankan (Pilkada Langsung)," kata Siti Zuhro dalam diskusi daring bertajuk Pilkada Langsung atau Via DPRD, Minggu (22/12/2024). 

Ia melanjutkan kalau hanya satu, dua, tiga partai masih dimenangkan oleh partai koalisi besar. Maka itu pula yang akan melenggang nanti (Pilkada via DPRD). 

"Apalagi tidak ada komitmen yang kuat. Kuncinya itu ada di pilar utamanya demokrasi, yaitu partai politik. Jadi, kita akan menghadapi dilema yang terus menerus," terangnya. 

Atas hal itu, ia menegaskan opsi pilkada langsung dan tidak langsung akan menjadi wacana yang akan terus bergulir. 

"Kalau kita balik lagi ke DPRD, apakah menjamin, meskipun diperbaiki, akankah menjamin bahwa kepala-kepala daerah yang terpilih itu oke?" terangnya. 

Baca juga: Dituduh sebagai Inisiator PPN Naik 12 Persen, Kini PDIP Balik Tunjuk Hidung Jokowi 

Ia menegaskan, seorang calon pemimpin daerah tidak sekadar dituntut popularitas dan elektabilitas. Tapi, betul-betul punya kualitas kompetensi dan sebagainya. 

"Ini yang mungkin perlu ada pendalaman, diskusi yang tidak sekadar kita diskusikan hal yang hanya dipermukaan.  Kita harus turun ke tingkat bagaimana memahami filosofi memahami filosofi teks konteks tadi itu. Yang empirik juga harus kita sampaikan secara utuh," tandasnya. 

Usulan kepala daerah dipilih DPRD kembali digaungkan oleh Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat pidato HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

"Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir," kata Prabowo.

Baca juga: Polemik Kepala Daerah Dipilih DPRD, Mahfud MD: Bukan Soal Sistem, Tapi Penegakan Aturannya

Menurutnya, sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

Prabowo pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

"Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," ungkapnya.

Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya. Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.