News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

PPN 12 Persen

GMNI Kritik Sikap PDI Perjuangan Soal PPN 12 Persen: Jangan Drama Mencla-mencle

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Wahyu Aji
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Umum GMNI Imanuel Cahyadi.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai Januari mendatang menuai pro-kontra dari masyarakat, termasuk juga dari para wakil rakyat di parlemen. 

Saat ini, fraksi PDIP menjadi satu di antara fraksi yang melontarkan kritik terhadap kebijakan tersebut.

Menyikapi hal ini, Ketua Umum GMNI Imanuel Cahyadi, menyatakan bahwa GMNI sejak awal sudah menyatakan sikap.

Dia juga mengkritik sikap PDIP soal PPN 12 persen ini.

Mengingat PDIP disebut menjadi inisiator kenaikan PPN tersebut.

"Sejak awal bergulirnya wacana menaikkan PPN pada 2021 yang diinisiasi oleh PDIP sebagai partai penguasa saat itu, GMNI spontan menolak ide menaikkan PPN tersebut dengan turun ke jalan melakukan aksi penolakan agar usulan tersebut dibatalkan pada saat itu," kata Imanuel, kepada wartawan, Minggu (22/12/2024).

Namun, setelah menginisiasi dan ikut membentuk produk undang-undang tersebut, kini PDIP menjadi partai terdepan yang mengkritisi penerapan dari kebijakan yang diinisiasi oleh partainya sendiri. 

Imanuel mempertanyakan motif dari perubahan sikap PDIP tersebut.

"Seharusnya PDIP secara ksatria mengakui kesalahannya karena telah menginisiasi Undang-Undang tentang Harmonisasi Perpajakan yang memicu timbulnya kebijakan kenaikan PPN saat ini, bukan malah memperkeruh suasana dengan melakukan drama yang mencla-mencle," ujar Imanuel.

Imanuel justru mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang mencoba mencari solusi yang berkeadilan, agar perintah undang-undang tersebut tidak berdampak buruk pada masyarakat kelas menengah ke bawah.

Ke depan, Imanuel berharap pemerintah dapat terus secara jeli mengelola kebijakan yang diambil tanpa mengorbankan kepentingan rakyat kecil.

"Saat ini, kebijakan menaikkan PPN 12 persen menuai banyak kritik di masyarakat yang takut akan dampak yang mungkin timbul di masyarakat," ucapnya.

"Pemerintah harus secara jeli dan cermat dalam menerapkan kebijakan ekonomi agar benar-benar dapat memberi dampak positif bagi perekonomian negara sembari tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat kecil," tandasnya.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini