Rupiah Sudah di Atas Rp 14.900, Ini Perintah Jokowi ke Menterinya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Presiden Joko Widodo kembali memanggil sejumlah menteri ekonomi bersama Ketua Otoritas Jasa Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ke Istana, Selasa 94/9/2018) .

Usai pertemuan, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah demi menjaga nilai tukar rupiah tidak semakin merosot terhadap mata uang negeri Paman Sam.

Darmin Nasution mengatakan, ‎pertemuan hari ini merupakan kela‎njutan dari pembahasan sebelumnya, dimana topik yang paling diangkat yaitu mendorong produk-produk dalam negeri untuk diekspor.

"Pembahasannya semakin rinci, semakin detil. Tadi jauh lebih banyak bicara mengenai ekspor," ujar Darmin di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Baca: Nyaris Tembus Ambang Batas Psikologis! Sore Ini Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 14.935 Per Dolar

Darmin menjelaskan, pemerintah telah melakukan pemilihan produk yang akan digenjot dipasarkan luar negeri dan akan segera diumumkan dalam waktu dekat ini.

"Jadi tolong jangan ditanya dulu, ada yang menyangkut sumber daya alam, termasuk batubara, ada juga yang menyangkut industri, ada yang menyakut

Baca: Duh Asyiknya! Keluarga Asal Pondok Cabe Pelesir Setahun Penuh Keliling Indonesia Naik Truk Caravan!

pariwisata," papar Darmin.

Baca: Perempuan Ini Tewas Overdosis Setelah Seks Oral dengan Kekasihnya yang Seorang Dokter

‎Selain menggenjot ekspor, pertemuan dengan Presiden juga membicarakan secara detil pelaksanaan pengunaan bahan bakar nabati atau biodisel 20 persen (B20), yang telah berlaku pada 1 September 2018.

"B20 sudah begitu siap dan ada Pertamina dan PLN tadi, dan PLN lebih banyak mengenai TKDN (tingkat komponen dalam negeri)‎," ucap Darmin.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu pun menyampaikan, pemerintah akan segera memutuskan sejumlah proyek infrastruktur yang akan ditunda hingga berapa lama, untuk menekan kegiatan impor komponen.

"Sudah ada list-nya, kita belum putuskan persinya (proyek) mana yang ditunda dan tetapnya berapa lama. List-nya agak‎ banyak, dalam dua-tiga hari ke depan (diputuskan soal penundaan proyek)," papar Darmin.

Upaya mendorong ekspor hingga penundaan proyek infrastruktur yang banyak menggunakan komponen impor, diharapkan mampu memperbaiki neraca transaksi berjalan yang saat ini defisit 3 persen.

‎"Nanti kami harapkan ke arah 2,7 persen, tapi paling tidak kita ingin ini defisit turun," kata Darmin.