Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menyatakan, sektor ESDM menyumbang anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 50,01 triliun sepanjang 2018.
Sementara untuk target penerimaan sektor minerba di 2019 diperkirakan tidak jauh dari realisasi di tahun 2018. “Tahun depan hampi mirip-mirip. Target kita Rp 40 triliun, semoga tercapai,” kata Bambang di acara paparan capaian kinerja Subsektor Minerba 2018 di Jakarta, Rabu (9/1/2019).
Bambang menyatakan, optimistis proyeksi di 2019 akan bisa melampaui sasaran setelah dilakukan amandemen PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan KK (Kontrak Karya).
Bambang menyebutkan, seluruh PKP2B yang berjumlah 68 PKP2B dan 29 KK telah dilakukan amandemen dan menyisakan 2 KK yang kontraknya belum diamandemen.
Baca: Dugaan Suap Meikarta: Sebelum Bahas Revisi Perda Tata Ruang, DPRD Bekasi Dibiayai Pelesir ke LN
Dia mengatakan, perbaikan Tata Kelola Pertambangan tidak hanya dilakukan melalui amandemen perjanjian dan kontrak, tapi juga fokus pada pembenahan izin usaha pertambangan.
Selama periode 2015 - 2018 Forum Korsup KPK dan Ditjen Minerba telah melakukan pencabutan terhadap 4.678 IUP, dan 5.131 IUP telah memiliki status Clean and Clear (CnC).
“Kami sudah menyederhanakan regulasi dengan mencabut atau merevisi 32 regulasi dan mencabut 64 serifikasi, perizinan, dan rekomendasi,” kata dia.
Dari penyederhanaan tersebut, diterbitkan 3 Peraturan Menteri baru, yakni Permen 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, Permen 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba, dan Permen 26 tahun 2018 Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba.