Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melihat adanya tren atau fenomena di masyarakat terkait dengan surat utang baru yang diterbitkan Pemerintah. Sri Mulyani menilai, perhatian masyarakat Indonesia terhadap utang pemerintah terlihat lebih besar saat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden seperti sekarang.
Namun dia menyebut kondisi tersebut wajar karena surat utang baru yang diterbitkan Pemerintah merupakan salah satu instrumen untuk membiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga nantinya kembali ke masyarakat itu sendiri.
"Kenapa kita utang, itu jadi debat publik, kebetulan waktu pemilu ini sangat tinggi perhatiannya. Itu perhatian terhadap masyarakat APBN," kata Sri Mulyani dalam acara Rakornas di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Rabu (20/2/2019).
Di hadapan para perwakilan Kementerian/Lembaga, Sri Mulyani mendorong agar memerhatikan pengelolaan anggaran yang berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan (accountable).
Baca: Livery Decal Branding Xpander Kini Nempel di Badan Pesawat Boeing 737-800 NG Garuda
"Ini agar masyarakat tahu, mereka untuk apa bayar pajak, kenapa APBN pakai utang, utangnya untuk apa saja," jelasnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan pihaknya akan meluncurkan aplikasi Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) bernama SAKTI atau Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.
Aplikasi itu akan memungkinkan masyarakat melihat pengelolaan anggaran sebuah lembaga secara menyeluruh.
"Kita akan melaksanakan pilot sistem akuntansi keuangan tingkat instansi atau SAKTI. Untuk K/L, mohon melakukan prioritas mengenai SDM-nya dalam persiapan Sakti ini. Tujuannya, kita makin efisien, efektif dan akurat dalam melaksanakan anggaran," pungkasnya.
Sebagai informasi, hinggga Desember 2018, pemerintah mencatat total utang mencapai Rp. 4.418,3 triliun, naik Rp 1.809,6 sejak 2014.
Berdasarkan data 'APBN Kita' edisi Desember 2018, utang pemerintah sejak pemerintahan Jokowi-JK naik dari Rp 2.608,7 triliun di akhir 2014 menjadi Rp. 4.418,3 triliun di 2018.
Penambahan jumlah utang pemerintah dari tahun ke tahun cukup besar. Tercatat pada 2014 jumlahnya Rp 2.608,7 triliun, kemudian di 2016 mencapai Rp 3.165,1 triliun. Utang pemerintah bertambah di 2017 menjadi 3.995,2 triliun, dan pada 2018 totalnya sebesar Rp 4.418,3 triliun.
Total utang sebesar Rp 4.418,30 triliun sama dengan 29,98 persen dari PDB Indonesia senilai Rp 14.735,85 triliun.
Meski menyentuh level Rp. 4000-an triliun, total utang pemerintah Indonesia masih jauh di bawah batas yang ditetapkan UU sebesar 60 persen dari pendapatan nasional atau PDB.