Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mendekati Pilpres, geliat ekonomi belum menunjukkan percepatan yang berarti terlihat dari pertumbuhan kredit yang cenderung flat.
Berdasarkan data Bank Indonesia, kredit tumbuh di angka 11,9 persen pada Januari 2019, sedikit lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 11,7 persen.
Salah satu faktornya adalah belum bergairahnya KPR/KPA serta kredit real estate yang mengalami perlambatan. Meski demikian, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk optimistis setelah pemilihan presiden sukses berlangsung, geliat ekonomi khususnya sektor properti akan semakin dinamis.
“Banyak faktor yang mendukung diantaranya relaksasi uang muka untuk KPR yang diambil BI akan terasa dampaknya, selain itu dorongan lain adalah rencana kebijakan Kementerian PUPR terkait naiknya batas gaji yang berhak menerima program subsidi bunga KPR,” kata Direktur Utama Bank BTN, Maryono, Selasa (5/3/2019).
Menurut Maryono, meskipun relaksasi di sektor Perumahan sudah dikeluarkan Bank Indonesia sejak Juni 2015, namun masih fokus pada sisi demand.
Baca: 207 Ribu Tiket Kereta untuk Mudik Sudah Terjual, Simak Tips agar Tak Kehabisan
Sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan sektor Real Estate baru dirasakan pada kuartal III 2018 setelah adanya relaksasi lanjutan BI di bulan Juni 2018 dan OJK di bulan Agustus 2018 yang juga menyentuh sisi penawaran. PDB dari sektor Real Estat terus tumbuh menjadi 4,24 persen year on year (yoy) di kuartal IV 2018.
Sementara rancangan kebijakan yang disusun Kementerian PUPR dengan membuat kelonggaran batas gaji dari masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi bunga KPR diprediksi akan memperluas penerima subsidi.
Maryono menegaskan BTN siap mendukung kebijakan pemerintah baik kemudahan dari sisi permintaan maupun sisi pasokan misalnya lewat kerjasama dengan badan usaha lain. Seluruh rangkaian kebijakan dari pemerintah, diharapkan Maryono bisa memangkas backlog perumahan yang angkanya masih di kisaran 11,4 juta unit.
“Siapapun Presiden terpilih nanti pasti akan mengambil kebijakan terkait perumahan yang pro-rakyat karena itu termasuk tugas pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat, karena itu perbankan siap mendukung program kebijakan yang akan diambil pemerintah. Apalagi kebijakan tersebut juga secara matang disusun dengan mempertimbangkan faktor moneter, kemampuan APBN dan daya beli masyarakat,” kata Maryono.
Berdasarkan catatan Bank BTN, selama dua kali Pilpres, pertumbuhan kredit properti yang menjadi bisnis utama perseroan selalu melaju. Sebagai contoh pada periode 2008-2013 penyaluran kredit perumahan BTN rata-rata sebesar 13,9 persen, dan pada periode 2014-2018 bergerak rata-rata di angka 22,6 persen.
Selama 2 kali pemilihan presiden, bisnis Bank BTN tidak terganggu, baik dari sisi penyaluran kredit maupun pengumpulan DPK dari segmen ritel, korporasi maupun lewat pasar surat berharga.
Menurut Maryono, stabilitas bisnis Bank BTN terjaga, karena Bank yang sudah 42 tahun bergelut di bisnis KPR ini tetap fokus pada bisnis utamanya dengan sejumlah inovasi dan senantiasa beradaptasi dengan kemampuan dan segmen pasar yang dibidik.
Tahun lalu, Bank BTN membidik milenial dengan meluncurkan KPR Gaess, sementara tren digitalisasi di dunia perbankan diadaptasi Bank BTN dengan5 memperbarui fitur-fitur aplikasi KPR online di situs www.btnproperti.co.id dan www.rumahmurahbtn.co.id.
Sementara di segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Bank BTN secara aktif menggandeng pekerja sektor non formal yang berada di bawah payung koperasi, organisasi atau perusahaan, diantaranya mitra ojek online, pencukur ambut, pengemudi taksi dan lain sebagainya.