Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Soenoto meminta pemerintah menyederhanakan regulasi mengenai perdagangan furniture.
Soenoto menyampaikan hal tersebut di sela acara pembukaan pameran furnitur terbesar se-Asia, IFEX 2019, di JIEXPO, , Kemayoran, Jakarta, Senin (11/3/2019).
Soenoto mengatakan, aneka peraturan yang saat ini diberlakukan pemerintah sangat menyulitkan pengusaha furniture mengembangkan usahanya, khususnya memasarkan produk ke luar negeri (ekspor).
Menurutnya, jika memang pemerintah belum bisa membuat peraturan yang pas untuk pengembangan dunia usaha, maka jangan membuat regulasi yang justru menyulitkan.
Aneka regulasi yang dianggap menyulitkan pengusaha furniture tersebut di antaranya trekait dengan sertifikasi kayu dan peraturan di bea cukai.
Baca: Ketua PPP Romahurmuziy Ngotot Minta Netral, Begini Tanggapan Tegas Aa Gym dan Ustadz Abdul Somad
"Ini regulasi kita udah jadi kolestrol, sangat berjibun. Sehingga jalannya juga angel. Makanya saya kan tadi di pembukaan ngomong, eh pemerintah kalau ngga bisa bikin regulasi yang menyenangkan pengusaha, please jangan bikin regulasi yang ganggu. Satu SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu), kemudian peraturan-peraturan yang ada di custom, di bea cukai itu, misalnya karantina," kata Soenoto.
Baca: Berlimpah Fitur Keselamatan dan Keamanan, Almaz Lebih Kompetitif di Segmen SUV 5-Seaters
Selain itu, Soenoto juga meminta Presiden Jokowi mengganti Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita dengan orang lain yang lebih kompeten.
Menurut Soenoto, Menteri Perdagangan saat ini tidak menaruh perhatian pada pengembangan pasar furniture Indonesia.
"Kalau bisa, Enggar ditarik dari kabinet (diberhentikan dari posisi sebagai menteri). Nggak ada perhatian sama industri furnitur," tambah Soenoto.