Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para buruh tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di Pelabuhan Tanjung Priok merayakan Hari Buruh (Mayday) dengan masih diwarnai keprihatinan karena hingga saat ini kesejahteraan TKBM masih jauh dari harapan terkait status mereka yang masih tetap menjadi pegawai harian lepas pelabuhan.
Dengan status ini mereka hanya akan mendapat upah saat ada kegiatan bongkar muat. Padahal, TKBM merupakan ujung tombak dalam menangani kegiatan bongkar muat di pelabuhan.
"Kondisi ini ironis. Di satu sisi keuntungan Pelindo II mencapai triliunan, di sisi lain kondisi kesejahteraan TKBM sangat memprihatinkan," ujar Nurtakim, Ketua Umum Serikat TKBM Tanjung Priok, dalam keterangan pers tertulis kepada Tribunnews, Jumat (3/5/2019) di Jakarta.
Dilatarbelakangi hal tersebut, para buruh TKBM sepakat mendesak Pelindo II sebagai BUMN pengelola pelabuban mengalokasikan dana dari keuntungan operasional untuk meningkatkan kesejahteraan TKBM.
Nurtakim mencontohkan dana CSR yang selama ini hanya untuk masyarakat sekitar pelabuhan, harus juga ada alokasi untuk TKBM yang selama ini menghuni pemukiman yang kurang layak.
Dia mencontohkan, kompleks UKA atau Rusun Cilincing yang selama ini menjadi tempat tinggal buruh TKBM, kondisinya banyak yang memprihatinkan.
Baca: Mitsubishi Gratiskan Biaya Servis Xpander Untuk Pemakaian Sampai 50.000 Km, Ini Rinciannya
Nurtakim juga menyoroti rasionalisasi bagi buruh TKBM yang seharusnya sudah memasuki masa pensiun. Kenyataannya para buruh TKBM itu masih tetap harus bekerja karena belum adanya dana pensiun yang layak bagi para buruh tersebut.
"Seharusnya Pelindo II peduli tentang persoalan ini. Jangan karena buruh TKBM lantas soal tunjangan pensiunnya tidak diperhatikan," ujar Nurtakim.
Pernyataan yang sama juga diungkapkan para pimpinan serikat pekerja TKBM Tanjung Priok antara lain Mawi Rohani (SBPI), H Anang (SPTI), Komsad (SPMI) dan Hidayat (SPTKBMI)
Serikat Pekerja TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok itu mendesak Pelindo II sebagai pengguna langsung buruh-buruh TKBM peka terhadap masalah kesejahteraan yang dialami para TKBM. Mereka pun meminta Pelindo II untuk mengalokasikan dana dari keuntungan yang diperolehnya untuk meningkatkan kesejahteraan TKBM itu sendiri.
"Kami akan mendatangi Direksi Pelindo II jika permintaan kami untuk meningkatkan kesejahteraan TKBM ini tidak diperhatikan," sebut Nurtakim.