Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengungkapkan bahwa satu di antara beberapa tantangan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun yang selalu meleset dari target.
Menurutnya, persoalan pajak merupakan masalah serius sehingga kementerian di bidang perekonomian pun harus menanganinya dengan sungguh-sungguh.
Hal itu dikatakannya dalam diskusi bertema ‘Plus Minus Paket Menteri Ekonomi di kabinet Jokowi’, di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Baca: Wanita yang Sebarkan Foto Mumi Berwajah Jokowi Ternyata Seorang Pengusaha
Baca: Sehat Saat Sidang Perdana Kasus Pemalsuan Dokumen, Nurul Qomar Gugup Duduk di Kursi Terdakwa
Baca: HMI Setuju Rencana Jokowi Isi Kabinet Baru dengan Menteri Muda
Baca: Bebas Penjara, Vanessa Angel Langsung Jalani Sederet Aktivitas Menjemput Rezeki Ini, Termasuk Akting
“Ada permasalahan sangat serius terhadap penerimaan pajak kita. Dan ini (pajak, red) adalah national interest kita. Siapa yang akan menjaga national interest kita kalau bukan kita semua,” ujarnya.
Legislator yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu menjelaskan, pembenahan pajak harus dimulai dengan peningkatan tax ratio.
Hanya saja, kata Misbakhun, angka tax ratio masih simpang siur.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu lantas membeberkan hitungannya.
Menurutnya, produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2018 mencapai Rp 14.837,4 triliun.
Adapun penerimaan pajak tahun lalu di angka Rp 1.315 ,9 triliun. Dengan demikian angka tax ratio di kisaran 8,8 persen.
Namun jika merujuk angka total penerimaan perpajakan (pajak dan cukai) yang mencapai Rp 1.521,4 triliun, maka angka tax ratio di kisaran 10,25 persen.
“Saat ini angkanya di kisaran 10,3 persen, tetapi selisih satu persen pun angkanya tetap triliunan,” paparnya.
Karena itu, Misbakhun menegaskan pajak sebagai kepentingan nasional harus ditangani secara serius demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Ini adalah suara yang paling riil dan nyata terhadap kepentingan kita, tidak ada yang lain,” tegasnya.
Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, pertumbuhan ekonomi saja tidak bisa dijadikan patokan tentang meningkatnya kesejahteraan.
Sebab, jika angka pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kesenjangan merajalela berarti tujuan menyejahterakan seluruh warga negara tidak terwujud.
"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dapat menyejahterakan masyarakat," katanya.
Untuk itu, Misbakhun mengharapkan menteri yang berkaitan langsung dengan pajak pada kabinet mendatang benar-benar loyal dan memahami keinginan Presiden Joko Widodo.
"Yang kita cari sebenarnya bukanlah orang-orang dipuji oleh luar negeri, reputasinya internasional dengan berbagai macam penghargaan, tetapi menteri yang loyal seratus persen kepada presidennya,” tegasnya.