Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM - Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Soedirman, Prof. Totok Agung memandang ada empat aspek penting dalam pengembangan perbenihan nasional Indonesia.
Menurutnya empat aspek ini harus dipastikan ada dalam Peta Jalan Perbenihan Indonesia, untuk diberikan kepada pemerintah sebagai rekomendasi.
“Pertama regulasi yang memihak pada benih nasional, kedua sumber daya manusia terutama menyangkut ilmu pengetahuan, ketiga soal teknologi benih Produk Rekayasa Genetik (PRG), keempat mengenai kelembagaan petani penangkar hingga petani pemulia,” ujar Totok saat forum diskusi Peta Jalan Perbenihan Indonesia bersama unsur-unsur tani nasional di Jakarta, Sabtu (3/8/2019).
Baca: Petani Tambak hingga Nelayan Rugi Besar, Paguyuban Masyarakat Karawang Tuntut Pertamina
Baca: Kisah Helmi, Penyintas Gempa Palu yang Bangkit Lewat Jasa Sewa Hanbok Korea di Hutan Kota Kaombona
Baca: Peran Pogba dalam Upaya Real Madrid Datangkan Gelandang Ajax Amsterdam
Baca: Soal Cara Anies Atasi Polusi Jakarta, Ini Kritikan Djarot
Totok menuturkan aspek kelembagaan akan efektif membantu kerjasama produksi benih besar dan tentunya dari pemerintah.
Mewakili unsur-unsur pertanian yang hadir dalam merangkum rekomendasi terhadap pemerintah, ia memandang Produk Rekayasa Genetik merupakan pilihan untuk meningkatkan produksi melalui syarat-syarat ketat.
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sudah menandatangani Peta Jalan Pengembangan PRG untuk mewujudkan perbenihan bermutu tinggi.
Sementara benih kita sendiri sebagai bangsa bahkan belum punya atau belum siap edar, dan sejauh ini hanya perusahaan benih multinasional yang siap.
Dalam diskusi ini, pemerintah dinilai cenderung melemahkan inovasi perbenihan yang dilaksanakan sendiri oleh petani pemulia dan penangkar benih secara mandiri, di sisi lain memberi karpet merah kepada benih PRG yang notabene ada dalam penguasaan korporasi benih multinasional.
Kedua, di satu sisi pemerintah tidak menyadari bahaya dari benih PRG yang ditolak oleh sebagian besar negara di seluruh dunia, di sisi lain pemerintah tidak paham betapa tak ternilai harganya kekayaan keanekaragaman hayati benih kita, yang selama ini dirawat dan dikembangkan oleh petani-petani pemulia dan penangkar benih nasional.
Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai sejauh ini pemerintah tidak tiktok dengan petani sebagai lumbung penghasil benih.
“Kami justru lebih banyak berdiskusi di forum seperti ini bukan dengan pemerintah. Jadi harapannya kami ingin setelah rekomendasi ini selesai, pemerintah lebih aktif ke berbagai pihak untuk menciptakan Peta Jalan Perbenihan,” seru perwakilan SPI.