Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani berjanji akan menyiapkan mengkompensasi untuk 21,9 juta pelanggan PLN di wilayah terdampak padamnya listrik secara massal yang terjadi Minggu (4/8/2019) lalu.
Sripeni mengatakan, pihaknya akan memberikan kompensasi sesar Rp 839 miliar, sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM.
Sripeni memastikan, besaran potongan biaya listrik itu akan diberikan kepada pelanggan subsidi dan non subsidi.
Hal itu disampaikannya usai melakukan rapat tertutup bersama Komisi VII DPR RI, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Baca: Perbedaan Persib Bandung di Liga 1 Musim Ini dengan Musim Lalu
Baca: Tim Voli Putra DKI Jakarta Melenggang ke PON Papua 2020
Baca: Nikita Mirzani Akhirnya Tunjukkan Wajah Putranya dengan Dipo Latief ke Publik
Baca: Disinggung Lagi Soal PLN, Begini Jawaban Jokowi
Baca: Penjelasan BMKG Terkait Mati Listrik Massal di Sebagian Jawa, Tak Terkait Gempa di Banten
"Besaran kompensasi sudah diatur oleh pemerintah melalui Permen ESDM dan PLN menghitungnya sesuai dengan ketentuan tersebut. Untuk 21,9 juta pelanggan dengan total (kompensasi) Rp 839 miliar, jadi kalau di Permen tadi sudah ada aturannya, bagi pelanggan yang subsidi itu, akan dikenalan diskon 20 persen dari biaya beban, dan pelanggan non subdidi itu 35 persen dari biaya beban dan itu diperhitungkan sebagai pengurangan pada tagihan periode bulan Agustus," ucap Sripeni.
Ia menjelaskan, pemberian kompensasi akan diberikan untuk periode bulan Agustus.
Baca: Ditanya Apakah Ada Pencopotan Dirut PLN, Jokowi: Tanya PLN
Sripeni menyebut, besaran kompensasi akan sangat bergantung dari biaya kontrak sambungan listrik.
"Jadi diskonnya sesuai Permen ya, 20 persen bagi yang subsidi, dan 35 persen bagi yg non subsidi bagi biaya beban. Jadi ini kan sangat tergantung biaya kontrak tersambungnya berapa," jelasnya.
Baca: Dirugikan Akibat Mati Listrik PLN? Adukan ke LBH dan YLKI, Ini Lokasi Poskonya
Sebelumnya, Sripeni datang memenuhi undangan dari DPR, untuk mengklarifikasi sekaligus menjelaskan peristiwa pemadaman listrik massal yang terjadi di separuh Pulau Jawa.
Sripeni mengatakan, pihaknya telah menjelaskan seluruh permasalahan terkait pemadaman listrik.
Dia mengaku telah meminta waktu kepada DPR untuk segera menginvestigasi penyebab terjadinya peristiwa tersebut, serta berjanji akan memenuhi kompensasi kepada masyarakat sesuai dengan Permen ESDM.
Jokowi Larang Menteri BUMN Rombak Direksi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri BUMN Rini Soemarno tidak melakukan perombokan direksi perusahaan pelat merah hingga Oktober 2019.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang mengikuti rapat paripurna kemarin di Istana Negara.
Di rapat tersebut Jokowi meminta jajaran menteri agar tidak membuat kebijakan srategis dan maupun perombokan direksi BUMN.
"Bukan hanya direksi bumn. Jabatan-jabatan pada posisi tertentu yang levelnya mungkin level dirjen atau gimana. Tapi perintah besarnya begitu, dan bukan hanya kepada bu Rini tapi kepada semuanya, emua menteri tidak boleh lagi mengganti pada level tertentu, bisa direktur," papar Moeldoko di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Menurutnya, alasan pelarangan tersebut karena masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan segera berakhir pada 20 Oktober 2019.
Baca: SUV Murah Masih Stabil Harganya di Bulan Agustus, Ini Rinciannya
"Ini kan saat-saat kritis ya, relatif tinggal berapa bulan. Jadi jangan sampai nanti punya beban kedepannya, itu aja sebenarnya," papar Moeldoko.
Sebelumnya, Kementerian BUMN menyatakan ada lima perusahaan yang akan menggelar Rapat Umum Pemegan Saham (RUPSLB).
Lima BUMN tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.