Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) tidak melakukan perombakan direksi pada Rapat Umum Pemegang Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) hari ini, Rabu (28/8/2019).
Meski begitu, bank berpelat merah itu mencopot Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani dari jabatan komisaris perseroan mengacu pada arahan Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya rapat ini disertai ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, dan pikiran yang diberikan selama menjabat dewan komisaris," ujar Wakil Komisaris Bank Mandiri Imam Aprianto Putro dalam acara RUPS-LB di Menara Mandiri, Rabu (28/8).
Sebagai gantinya, perseroan kedatangan komisaris baru, yakni Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Rionald Silaban.
"Latar belakangnya beliau punya experience pengelolaan kebijakan moneter internasional. Exposure terhadap dinamika global sangat berdampak kepada Indonesia termasuk Mandiri," kata Direktur Kepatuhan dan SDM Bank Mandiri Agus Dwi Handaya dalam konferensi pers, Rabu (28/8/2019).
Baca: Gaya Menperin Airlangga Jajal Skutik Listrik Sekaligus Ganti Baterai
"Beliau juga Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemenkeu, sejalan dengan keinginan Bank Mandiri untuk tempatkan SDM sebagai pilar utama dukung Mandiri di tengah persaingan saat ini," lanjutnya.
Larang Rini Ganti Direksi BUMN
Presiden Jokowi sebelumnya telah meminta Menteri BUMN Rini Soemarno tidak melakukan perombakan direksi perusahaan pelat merah hingga Oktober 2019.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang mengikuti rapat paripurna kemarin di Istana Negara, di mana Presiden meminta jajaran menterinya tidak membuat kebijakan srategis dan perombokan direksi BUMN.
"Bukan hanya direksi BUMN. Jabatan-jabatan pada posisi tertentu yang levelnya mungkin level dirjen atau gimana. Tapi perintah besarnya begitu, dan bukan hanya kepada bu Rini Soemarno tapi kepada semuanya, semua menteri tidak boleh lagi mengganti pada level tertentu, bisa direktur," papar Moeldoko di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Menurutnya, alasan pelarangan tersebut karena masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan segera berakhir pada 20 Oktober 2019.
"Ini kan saat-saat kritis ya, relatif tinggal berapa bulan. Jadi jangan sampai nanti punya beban kedepannya, itu aja sebenarnya," papar mantan Panglima TNI itu.